Prabowo: IKN Akan Jadi Pusat Pemerintahan Politik dalam 4-5 Tahun, Fokus Selesaikan Tiga Pilar

JAKARTA– Presiden Prabowo Subianto menegaskan target ambisius untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebagai pusat pemerintahan politik dalam waktu 4 hingga 5 tahun ke depan. Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 7 November 2024.

Menurut AHY, dalam periode tersebut, IKN diharapkan sudah dapat menampung tiga pilar pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Saat ini, pembangunan IKN masih berjalan dengan hanya satu pilar yang sudah selesai, yakni pilar eksekutif dengan berdirinya Istana Negara dan sejumlah kantor kementerian. Sementara itu, dua pilar lainnya, legislatif dan yudikatif, masih dalam tahap pengembangan.

“IKN akan terus dilengkapi dan disempurnakan pembangunannya, termasuk sarana dan prasarana pendukung untuk mendukung kinerja tiga pilar pemerintahan,” kata AHY. Pembangunan fasilitas seperti kantor pemerintahan dan perumahan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pihak terkait diharapkan turut menyukseskan peralihan IKN sebagai ibu kota pemerintahan yang baru.

Prabowo, yang juga memimpin proyek ini, mengakui bahwa pembangunan IKN merupakan megaproyek yang kompleks dan memerlukan waktu yang tidak sebentar. Menurut AHY, meskipun pembangunan membutuhkan tahapan-tahapan, tetap ada timeline yang harus diperhatikan agar tidak mengalihkan fokus dari tujuan utama yaitu menjadikan IKN sebagai pusat pemerintahan dalam waktu yang telah ditargetkan.

“IKN ini memang tidak bisa selesai dalam satu atau dua tahun, tetapi dengan fokus yang tepat dan pengelolaan anggaran yang baik, kita yakin bisa mewujudkan ini dalam 3-4 tahun ke depan,” kata AHY.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, juga menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak memberikan arahan untuk memperlambat pembangunan. Bahkan, Basuki memastikan bahwa seluruh elemen yang diperlukan, termasuk pilar legislatif dan yudikatif, akan rampung pada tahun 2028.

“Semua berjalan sesuai rencana. Presiden minta agar pembangunan IKN dapat selesai dalam waktu 3-4 tahun. Kami siap melaksanakan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan,” ujar Basuki.

Dengan target yang ambisius ini, IKN diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien, yang tidak hanya mengakomodasi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga menjadi simbol kemajuan Indonesia di masa depan. (JOHANSIRAIT)