Pramono Anung Janji Tidak Akan Menggusur PKL, Dukung Pemberdayaan UMKM di Jakarta

JAKARTA -Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, menggarisbawahi komitmennya untuk tidak menggusur pedagang kaki lima (PKL) jika terpilih memimpin ibu kota. Janji tersebut disampaikan saat blusukan di kawasan kuliner Pasar Minggu, Jakarta Selatan, di mana ia mendengarkan aspirasi dari Asosiasi PKL dan UMKM Indonesia (APKLI).

“Hal yang paling prinsip diminta adalah jangan ada penggusuran. Permintaannya untuk pemberdayaan dan secara prinsip saya menyetujui hal itu,” ungkap Pramono dalam keterangannya, Senin (4/11). Menurutnya, pemerintah seharusnya memberikan jaminan kepada UMKM dan PKL untuk menjalankan usaha mereka tanpa takut akan penggusuran.

Pramono menegaskan pentingnya menjaga kebersihan lokasi berjualan, terutama saat car free day (CFD). Ia mengingatkan para pedagang untuk meninggalkan lokasi berjualan dalam keadaan bersih dan tidak menghalangi jalur umum. “Saat CFD, pedagang harus menjaga kebersihan dan ketertiban,” tambahnya.

Sebagai mantan Sekretaris Kabinet, Pramono menekankan bahwa sikap pemimpin bisa dilihat dari perlakuan mereka terhadap PKL dan UMKM. Ia mengklaim sangat ingin memajukan para pedagang, terutama dalam memberikan hak yang layak untuk beraktivitas selama tidak melanggar hukum dan peraturan yang ada.

Dalam blusukan tersebut, Pramono juga diangkat menjadi Dewan Kehormatan PKL. Ia berpendapat bahwa sangat tidak pantas jika ia terpilih menjadi pemimpin Jakarta namun justru menggusur para pedagang yang telah memberikan dukungan padanya di Pilkada Jakarta 2024.

Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini memaparkan salah satu janji kampanyenya berupa bantuan dana sebesar Rp 300 miliar untuk PKL dan UMKM di Jakarta. Bantuan ini akan disalurkan melalui skema permodalan bagi pedagang menengah ke bawah, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan keberlangsungan usaha mereka.

Pramono menyebutkan bahwa program bantuan ini telah dikenalkan dalam berbagai kesempatan, baik saat blusukan maupun pertemuan dengan relawannya. Ia menilai bahwa dana sebesar itu merupakan investasi yang perlu disiapkan pemerintah daerah untuk memajukan UMKM di Jakarta, melalui program yang ia sebut sebagai Jakarta Funding.

Berkaca pada keberhasilan Indonesia Funding di tingkat nasional, Pramono mengaku terlibat langsung dalam merealisasikan program tersebut semasa menjabat di pemerintahan sebelumnya. Ia menegaskan bahwa Jakarta Funding memerlukan modal awal sekitar Rp 6 triliun, dan dari modal tersebut, Indonesia Funding mampu meraih keuntungan hingga Rp 100 triliun.

“Maka dengan pengalaman saya di pemerintah pusat, saya akan melakukan itu. Saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Ada UU Nomor 2 Tahun 2024 DKJ dan dana abadi yang menjadi payung utama Jakarta Funding,” kata Pramono, optimis mengenai rencana tersebut.

Dengan komitmen dan pengalaman yang dimilikinya, Pramono Anung bertekad untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi PKL dan UMKM di Jakarta, menjadikan ibu kota sebagai tempat yang lebih ramah bagi para pelaku usaha kecil.

(N/014)