Yusril: Koruptor Dihukum Mati pun Percuma Kalau Moralnya Rusak
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA – Politikus Ferdinand Hutahaean menanggapi temuan alat pelacak atau tracker yang ditemukan oleh Ketua BEM UGM 2025, Tiyo Ardianto, di kendaraan yang digunakannya.
Dalam pernyataannya, Ferdinand membantah tudingan bahwa alat tersebut dipasang oleh pihak penguasa atau pemerintah.
Ferdinand bahkan menilai tuduhan yang disampaikan Tiyo tidak memiliki dasar yang kuat.Baca Juga:
Ia juga menyebut Tiyo sebagai sosok yang memiliki kecenderungan Narcissistic Personality Disorder (NPD).
"Saya semakin meyakini memang orang ini (menujuk foto Tiyo Ardianto) memang adalah NPD sejati," kata Ferdinand.
Menurut Ferdinand, sebelum menyimpulkan adanya upaya pengawasan atau intimidasi, Tiyo seharusnya memastikan terlebih dahulu asal-usul kendaraan yang digunakannya.
"Dia memarken mobilnya dipasangai alat pelacak, alat pelacak ini siapa yang pasang ? Kedua adalah mobilnya Tiyo ini sebenarnya ini darimana apakah beli sendiri, rental, atau dikasih orang lain," katanya.
Ferdinand menyarankan agar Tiyo menanyakan keberadaan alat pelacak tersebut kepada pemilik kendaraan jika mobil tersebut bukan miliknya sendiri.
"Kalau ternyata dikasih orang lain coba tanya orang yang memberikan itu jangan-jangan dia memasangi itu di mobilnya supaya bisa dilacak keberadaan mobil kalau sewaktu-waktu hilang atau dicuri," katanya.
Menurut Ferdinand, penggunaan alat pelacak semacam itu merupakan hal yang umum dilakukan oleh perusahaan rental kendaraan sebagai langkah antisipasi pencurian.
"Rental mobil pada umumnya masang alat sejenis ini, bahkan dijual bebas dengan biaya murah," katanya.
Dalam pernyataannya, Ferdinand juga menyinggung keluarga Tiyo dan meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang memiliki kendaraan.
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati bagi pelaku korup
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap besaran uang dalam amplop yang diserahkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhard
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Keuangan (Kemenkeu) siap mengucurkan suntikan dana bantuan sebesar Rp20,5 triliun kepada 490 pemerintah daerah (pemda)
EKONOMI
JAKARTA Hakim tunggal praperadilan pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, I Ketut Darpawan, menolak permohonan praperadilan jilid II
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan para peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kami
NASIONAL
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur menunda sidang pembacaan dakwaan ulang terhadap Tifauziah Tyassuma atau Dokter Tifa dalam per
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memberi tenggat waktu hingga 10 Agustus 2026 kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum me
NASIONAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perekonomian Indonesia tetap mampu tumbuh di atas ratarata
EKONOMI
JAKARTA Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) melemah terhadap rupiah pada perdagangan pagi ini. Mata uang Paman Sam bergerak turun namun
EKONOMI
LABUHANBATU SELATAN Anggota polisi bernama Bripka Yasir Mukhtadi Lubis alias YML (31) batal menjadi tersangka kasus korupsi bantuan sosial
HUKUM DAN KRIMINAL