OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN -Dalam debat Pilgub Sumut 2024 yang berlangsung pada Rabu malam, calon Gubernur Sumatera Utara (Cagubsu) nomor urut 1, Bobby Nasution, mengajukan pertanyaan tajam kepada rivalnya, Edy Rahmayadi, terkait pembelian lahan eks Medan Club senilai Rp 400 miliar. Momen ini menciptakan ketegangan saat Bobby mempertanyakan prioritas anggaran saat Edy menjabat sebagai Gubernur Sumut.
Bobby menyoroti keputusan Edy untuk membeli lahan tersebut, yang terletak di belakang kantor Gubernur, dengan menekankan bahwa anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk program Universal Health Coverage (UHC) yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. “Kami hitung-hitung Pak Edy, dengan anggaran yang ada di provinsi, sebenarnya Sumut bisa UHC. Kenapa di masa Bapak lebih pilih untuk beli eks Medan Club yang harganya Rp 400 miliar, sementara masyarakat yang kurang mampu masih kesulitan berobat?” ujarnya.
Pembelian Lahan Medan ClubSebagai informasi, lahan Medan Club dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 dan 2023. Rencana pemanfaatannya adalah untuk gedung layanan satu atap bagi dinas-dinas di Pemprov Sumut, yang saat ini tersebar di berbagai lokasi di Medan.
Menanggapi pertanyaan Bobby, Edy membela keputusan tersebut dan menyatakan bahwa program UHC bukanlah solusi untuk masalah kesehatan masyarakat. Ia mengkritik efektivitas BPJS yang meskipun sudah dibantu oleh APBN, dinilai belum mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang ada.
Tanggapan Edy“Jangan bohongi rakyat. Persoalannya, rumah sakitnya tak ada obatnya. Itu yang harus kita diskusikan,” tegas Edy, sembari menekankan pentingnya fokus pada infrastruktur kesehatan yang lebih mendasar.
Debat ini menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam antara kedua paslon mengenai prioritas kebijakan dan penggunaan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan saling menyerang isu-isu krusial, debat ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi Sumatera Utara dan visi masing-masing calon untuk memperbaiki kondisi daerah. Publik kini menunggu keputusan yang akan diambil oleh rakyat pada hari pemungutan suara yang akan datang.
(N/014)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL