PDIP Tegaskan Sanksi Pemecatan bagi Anggota DPRD yang Dukung Bobby Nasution-Surya di Pilgub Sumut 2024

BATU BARA –Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan pernyataan tegas terkait dukungan anggota DPRD-nya dalam Pilgub Sumut 2024. Dalam rapat kerja cabang khusus (Rakercabsus) DPC PDIP Kabupaten Batu Bara, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, mengungkapkan bahwa anggota DPRD yang berpihak kepada pasangan calon (paslon) Bobby Nasution-Surya akan dipecat. Pernyataan ini menandai langkah PDIP untuk memastikan soliditas dukungan terhadap paslon yang diusungnya, Edy Rahmayadi-Hasan Basri Sagala.

Penegasan Djarot

Djarot menegaskan bahwa seluruh anggota DPRD dari PDIP wajib memberikan dukungan penuh kepada pasangan calon yang diusung oleh partainya. “Misalnya berpihak ke calon lain, dalam hal ini ke nomor urut satu Bobby Nasution, sanksi tegasnya adalah dipecat,” ungkap Djarot. Pernyataan ini menyoroti kekhawatiran PDIP terhadap adanya anggota yang mungkin bersikap tidak konsisten dan memasang “dua kaki” dalam politik.

Sanksi Pemecatan

Djarot menjelaskan bahwa pemecatan bukanlah pilihan, melainkan langkah tegas yang harus diambil untuk menjaga integritas partai. “Kalau anggota DPRD memasang dua kaki, tiga kaki dan ada Bobby, tidak mendukung calon kita, sudah jelas sanksinya, harus dipecat,” tegasnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa PDIP berkomitmen untuk menjaga kesatuan suara dan menghindari perpecahan internal.

Seruan untuk Netralitas TNI/Polri

Dalam kesempatan itu, Djarot juga meminta agar seluruh anggota TNI dan Polri menjaga netralitas selama Pilgub Sumut. Ia menegaskan bahwa instansi tersebut tidak boleh terlibat dalam intimidasi terhadap masyarakat untuk mendukung calon tertentu. “Seluruh keluarga besar TNI/Polri, harus netral. Tolong jaga situasi dan kondisi ini,” imbuhnya.

Djarot mengingatkan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam memastikan jalannya pemilihan yang adil dan transparan. Ia berharap Bawaslu bertindak tegas dalam menindak pelanggaran. “Untuk Bawaslu tegas, kalau ada pelanggaran segera diproses dan diadili,” katanya.

Djarot juga menyerukan masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkada dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Ia menambahkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak bermain-main dalam pelaksanaan pemilu. “KPU jangan main-main. Kalau kejadian, di Desa segera dilaporkan dan bersuara,” tutupnya.

Dengan langkah tegas ini, PDIP berusaha menjaga soliditas dan konsistensi dukungan terhadap paslon yang diusungnya. Seruan untuk netralitas TNI/Polri dan pengawasan ketat oleh Bawaslu menunjukkan keseriusan PDIP dalam memastikan Pilgub Sumut 2024 berjalan dengan adil dan transparan.

(K/09)