OTT KPK di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Wibowo Diamankan, Sejumlah Pejabat Diperiksa
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA –Bacawagub Jakarta Rano Karno, yang dikenal luas sebagai ‘Si Doel’, meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan warga di kawasan Pedongkelan, tepatnya di Aula RT 17/RW 13, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat pada Sabtu (7/9/2024). Dalam pertemuan tersebut, Rano Karno menerima curhatan dari dua warga mengenai masalah mendasar yang mereka hadapi, yaitu kualitas air bersih dan masalah sertifikat tanah.
Warga pertama, seorang ibu rumah tangga, mengeluhkan kualitas air PAM yang didapatkan di rumahnya. Ia menyebutkan bahwa air yang disuplai memiliki bau tidak sedap, padahal air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan konsumsi. Sedangkan warga kedua, juga seorang ibu, melaporkan bahwa meski telah tinggal di rumahnya sejak tahun 2000, ia belum memiliki sertifikat tanah. Ironisnya, tetangganya sudah mendapatkan sertifikat untuk tanah yang sama.
Rano Karno, yang juga merupakan mantan Gubernur Banten, menanggapi kedua keluhan tersebut dengan memberikan penjelasan mengenai peran dan tanggung jawab pemerintah. Ia menekankan bahwa pemerintah memiliki dua tugas utama: urusan wajib seperti kesehatan, lingkungan, dan pendidikan.
“Menurut saya, tugas pemerintah memang ada dua. Pertama, urusan wajib seperti kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Itu adalah struktur dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan,” ujar Rano saat menjawab keluhan warga.
Mengenai masalah air bersih, Rano membandingkan situasi di Jakarta dengan kondisi di Tangerang. Ia mengungkapkan bahwa meski kualitas air di Jakarta mungkin belum ideal, ada wilayah lain seperti Tangerang yang bahkan tidak mendapatkan air sama sekali. Rano berjanji akan menindaklanjuti masalah ini dan menjadikannya sebagai prioritas jika terpilih.
“Ini masih ada airnya, meski tidak ideal. Di Tangerang, misalnya, tidak ada air sama sekali meskipun berada dekat dengan Kali Cisadane. Ini menjadi catatan penting untuk kami. Perencanaan kota yang baik adalah kunci, dan itulah kenapa kami memiliki Pak Pramono Anung yang paham tentang hal ini,” tambahnya.
Terkait dengan masalah sertifikat tanah, Rano Karno menegaskan komitmennya untuk mencatat dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Ia menegaskan bahwa hal ini merupakan bagian dari tugas pemerintah dan tanggung jawabnya sebagai calon wakil gubernur.
“Masalah sertifikat tanah akan kami catat dan cari solusinya. Ini adalah tugas pemerintah dan sesuai arahan dari PDIP dan Ibu Megawati untuk turun ke bawah, mendengar masalah rakyat, dan membantu mereka. Saya tidak bisa berjanji secara pasti, tetapi jika saya terpilih sebagai wakil gubernur, saya akan berusaha untuk menyempurnakan hidup warga,” tegas Rano Karno.
Pertemuan ini dihadiri pula oleh anggota DPR RI IX Charles Honoris yang turut berpartisipasi dalam dialog dengan masyarakat. Melalui kesempatan ini, Rano Karno berharap dapat terus mendengarkan dan memahami berbagai isu yang dihadapi masyarakat Jakarta untuk mewujudkan perbaikan dan solusi yang efektif.(N/014)
TULUNGAGUNG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku heran dengan pihak yang mempertanyakan kebijakan harga baha
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mempercepat pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Fokus penanga
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Polda Aceh untuk memantau implementasi Kitab UndangUndang Hukum Pidana
NASIONAL
JAKARTA Wacana penerapan skema war ticket dalam penyelenggaraan ibadah haji menjadi sorotan. Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anza
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil menyelamatkan uang negara hingga Rp31,3 triliun. Ca
POLITIK
JAKARTA Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir meski dilakukan dalam kond
NASIONAL
JAKARTA Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan jajaran aparat penegak hukum dan lembaga negara untuk memperkuat upaya pemberantasan pe
NASIONAL
MEDAN Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, melantik Dewan Pengawas dan Dewan Hakim untuk pelaksanaan MTQ ke59 Kota Medan yang akan
NASIONAL