Sentuhan Humanis di Pidie! 500 Warga Antusias Serbu Bakti Kesehatan dan Terima Kursi Roda dari Polri
SIGLI Sekitar 500 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan yang digelar Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri di Lapangan Bola
NASIONAL
JAKARTA – Sekretaris Kabinet Pramono Anung resmi menyatakan diri maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, bersama pasangan calon wakil gubernur Rano Karno. Langkah Pramono yang merupakan figur penting di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini menarik perhatian publik, terutama terkait statusnya sebagai pejabat negara saat ini. Namun, Istana Kepresidenan memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pengajuan cuti resmi dari Pramono Anung kepada Presiden Jokowi.
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menjelaskan bahwa proses pencalonan Pramono Anung di Pilgub Jakarta masih berada pada tahap awal. “Belum ada pengajuan cuti ke Bapak Presiden,” ujar Ari Dwipayana kepada wartawan pada Jumat (30/8/2024). Menurut Ari, tahapan Pemilukada saat ini baru memasuki fase pendaftaran dan penelitian persyaratan calon, belum pada tahap penetapan pasangan calon atau pelaksanaan kampanye.
Ari menegaskan bahwa pengajuan cuti bagi pejabat negara harus mematuhi aturan dan koridor perundang-undangan yang berlaku. “Pengajuan cuti tentu harus mengikuti aturan/koridor perundang-undangan. Dan juga akan diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara RI sesuai ketentuan yang berlaku,” tambahnya.
Pramono Anung dan Rano Karno, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang maju melalui jalur partai politik, baru saja menjalani serangkaian tes kesehatan di RSUD Tarakan. Wadir Pelayanan RSUD Tarakan, dr. Weningtyas Purnomorini, mengungkapkan bahwa hasil tes kesehatan pasangan ini akan diumumkan pada Sabtu, 31 Agustus 2024. “Untuk hasil itu h+1, jadi hari ini paslon pertama (Pramono-Rano) akan diberikan ke KPU besok. Demikian juga pasangan yang selanjutnya,” jelas dr. Weningtyas.
Langkah Pramono Anung dan Rano Karno untuk maju dalam Pilgub Jakarta memperlihatkan dinamika politik menjelang pemilihan kepala daerah. Sementara itu, proses administratif dan persyaratan yang harus dipenuhi akan menjadi bagian penting dalam memastikan kelayakan dan kesiapan calon untuk bertarung dalam kontestasi politik ini.
Masyarakat dan pengamat politik akan terus memantau perkembangan lebih lanjut terkait langkah-langkah yang akan diambil oleh Pramono Anung dalam proses pencalonan ini, termasuk apakah pengajuan cuti akan dilakukan dan bagaimana dampaknya terhadap posisinya sebagai Sekretaris Kabinet. Sebagai pejabat publik yang sangat berpengaruh, keputusannya untuk maju dalam pilkada Jakarta tentunya akan berdampak besar pada dinamika politik di ibukota.
(K/09)
SIGLI Sekitar 500 warga mengikuti kegiatan bakti kesehatan yang digelar Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri di Lapangan Bola
NASIONAL
JOMBANG Presiden Prabowo Subianto optimistis Indonesia akan mengalami kebangkitan besar dalam beberapa tahun mendatang. Namun, Prabowo men
NASIONAL
JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyoroti sejumlah siaran langsung atau live streaming aksi demonstrasi di depan Gedu
NASIONAL
JAKARTA Tembakan gas air mata kembali dilepaskan ke arah kerumunan massa di kawasan Jalan Gatot Subroto dan Jalan Pejompongan Raya, Jakart
PERISTIWA
LANGKAT Tim futsal putri SMK Negeri 2 Binjai berhasil meraih juara 2 dalam turnamen Piala RA CUP yang digelar di Gedung Olahraga Langkat.
OLAHRAGA
JAKARTA Anas Urbaningrum menilai perdebatan mengenai pernyataan Budi Arie di hadapan Presiden Joko Widodo soal kemungkinan perubahan sebel
POLITIK
MEDAN Mantan Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Kabag Tapem) Sekretariat Daerah Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Hendra Parwana Batubara
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyatakan kesediaannya menjadi Orang Tua Asuh bagi para nazir wakaf di
PEMERINTAHAN
JAKARTA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) menolak permohonan praperadilan yang diajukan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Ha
NASIONAL
MEDAN Sebanyak 10 anggota Satuan Brimob Polda Sumatera Utara (Sumut) diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) setelah terbukti melakukan p
PERISTIWA