
Kemendagri: Mayoritas Warga Datang ke TPS Karena Politik Uang, Bukan Kesadaran Politik!
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
Nasional
JAKARTA — Meski Pilgub Jakarta 2024 semakin dekat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hingga saat ini belum mengambil keputusan mengenai dukungan calon yang akan diusung. Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menegaskan bahwa partainya masih dalam tahap pembicaraan dan pertimbangan.
Dalam pernyataannya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Jazilul mengungkapkan bahwa dinamika politik terkait Pilgub Jakarta masih sangat berkembang. “Ya, dinamikanya memang terus berkembang, sehingga masih banyak pertimbangan-pertimbangan dan belum sampai pada tahap kesimpulan,” ujar Jazilul pada Rabu (7/8/2024). Dia menjelaskan bahwa keputusan akhir tidak hanya bergantung pada pertimbangan pusat, tetapi juga harus mempertimbangkan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta.
Jazilul Fawaid juga mengungkit pertemuan sebelumnya di mana PKB sempat menolak usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengajukan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Menurut Jazilul, ada beberapa teman di PKB yang merasa keberatan dengan usulan tersebut. “Munculnya wacana-wacana lain, tentu kami juga akan melihat sampai di mana wacana itu berkembang dan sampai di mana keputusannya,” jelasnya.
Selain itu, Jazilul mengakui bahwa PKB telah mendapatkan ajakan untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang disebut-sebut akan mendukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Namun, dia menggarisbawahi bahwa sampai saat ini, koalisi tersebut belum memunculkan bakal calon wakil gubernur (cawagub), yang membuat keputusan PKB menjadi lebih kompleks. “Kalau ajakan ya ada. Tapi siapa pasangan calonnya, ini kan juga belum, begitu,” ujarnya.
Jazilul menekankan bahwa partainya belum membuat keputusan final mengenai siapa yang akan diusung di Pilgub Jakarta. “Jadi, sampai sekarang belum bisa ditarik kesimpulan yang final, lebih mendekati kepada apa yang menjadi keputusan usulan dari DPW PKB DKI Jakarta,” katanya. Dia menjelaskan bahwa komunikasi informal memang terjadi di kalangan partai-partai politik, namun belum ada pertemuan formal untuk membahas pasangan calon yang akan diusung.
Lebih jauh, Jazilul juga menepis tuduhan bahwa PKB sedang berupaya menjegal calon tertentu, khususnya Anies Baswedan. Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini, Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus) juga belum terbentuk secara resmi dan belum melakukan pembicaraan formal mengenai calon yang akan diusung. “Jadi, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan,” tegasnya.
Kesimpulan
Dengan berbagai wacana dan ajakan yang berkembang, PKB masih dalam proses mempertimbangkan pilihan terbaik untuk Pilgub Jakarta. Jazilul Fawaid mengingatkan bahwa keputusan akhir akan didasarkan pada pertimbangan matang dan usulan dari DPW PKB DKI Jakarta. Dalam situasi politik yang dinamis ini, partai-partai masih berusaha mencari koalisi dan calon yang tepat untuk memajukan agenda mereka di ibu kota.
(K/09)
JAKARTA Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengungkapkan keprihatinan mendalam terhadap masih maraknya praktik politik uang dalam pen
NasionalJAKARTA Mantan pelatih timnas Belanda, Louis van Gaal, tengah santer dikaitkan dengan kursi pelatih Timnas Indonesia. adsenseRumor ini
OlahragaJAKARTA Mayoritas masyarakat Indonesia menyatakan puas terhadap kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Pres
NasionalMALANG Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu&039ti menegaskan bahwa mulai tahun 2027, bahasa Inggris akan menj
PendidikanPADANGSIDIMPUAN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan peda
PemerintahanPADANGSIDIMPUAN Kekecewaan mendalam dirasakan warga Kelurahan Wek III, khususnya para ibuibu di Gang Muhajirin, Kecamatan Padangsidimpu
PemerintahanDELI SERDANG Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menegaskan komitmennya untuk terus menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi keagama
PemerintahanJAKARTA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah tegas tudingan pakar telematika Roy Suryo yang menyebut adanya aturan selundupan dala
Hukum dan KriminalMEDAN Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuk
Hukum dan KriminalJAKARTA Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2025 yang mengatur insentif fiskal berupa Pajak Per
Ekonomi