Jelang Hari Bhayangkara ke-80, Polres Bener Meriah Salurkan Bantuan Sosial dan Santunan Anak Yatim
BENER MERIAH Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket sembako serta santunan kepada anak yatim dalam rangka menyam
NASIONAL
JAKARTA — Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengungkapkan alasan di balik dukungan partainya terhadap pasangan bakal calon gubernur Bobby Nasution dan Surya di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara (Pilgubsu) 2024. Dalam penjelasannya, Tifatul menepis tuduhan yang menyebutkan bahwa dukungan tersebut sebagai bentuk mendukung politik dinasti atau karena tergiur oleh dana.
Dalam sebuah cuitan di akun X pribadinya, Tifatul Sembiring menanggapi berbagai spekulasi dan tuduhan terhadap keputusan PKS. Ia menegaskan bahwa PKS tetap berkomitmen pada prinsip perjuangan untuk perbaikan umat dan bangsa. “Ada yang menuduh PKS mendukung politik dinasti lah, suul khotimah, tergiur dana, dan sebagainya. Bukan begitu saudara-saudaraku. Insyaallah PKS tidak berubah. Kami akan terus berjuang untuk perbaikan umat dan bangsa yang sama-sama kita cintai ini,” tulis Tifatul.
Tifatul menegaskan bahwa cita-cita PKS adalah menegakkan keadilan dan meratakan kesejahteraan. Ia mengajak publik untuk melihat rekam jejak PKS selama berada di parlemen dan pemerintahan sebagai bukti komitmen partai dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Tifatul menjelaskan bahwa dukungan PKS terhadap Bobby Nasution-Surya dalam Pilgubsu tidak terlepas dari kebutuhan untuk membangun koalisi yang memenuhi syarat pencalonan. Dengan perolehan kursi di DPRD Sumut pada Pileg 2024—PKS memperoleh 10 kursi—PKS harus berkoalisi dengan partai lain untuk mencapai syarat minimal 20 kursi.
Ia mencatat bahwa koalisi pilkada bersifat lebih cair dibandingkan dengan koalisi pilpres, dan bergantung pada berbagai faktor seperti ketokohan, kapasitas kepemimpinan, serta dukungan politik dan masyarakat di daerah. “Arahan umum pimpinan pusat PKS, bahwa koalisi di daerah tidak harus sama dengan koalisi di pilpres lalu. Koalisi pilkada di daerah, lebih cair,” jelas Tifatul.
Tifatul juga mengungkapkan bahwa sebelumnya ada kesepakatan untuk mendukung Edy Rahmayadi sebagai calon gubernur. Namun, karena Edy belum mendapatkan dukungan pasti dari PDIP meskipun sudah ada indikasi positif, PKS merasa harus bergerak cepat. “Komunikasi PKS dengan kedua cagub ini tentu terbuka. Tapi terus terang, kami sangat intensif dengan Pak Edy, sebab sudah ada pengalaman 5 tahun sebelumnya. Tapi PKS kan nggak cukup kursi, jadi kami minta Pak Edy agar berusaha mencari partai lain hingga mencapai 20%, agar bisa mengusung beliau,” ungkapnya.
Tifatul menambahkan bahwa salah satu alasan dukungan PKS terhadap Bobby Nasution adalah kurangnya keberagaman suku dalam kepemimpinan gubernur Sumut selama beberapa periode terakhir. Ia mengungkapkan bahwa tidak ada gubernur yang berasal dari suku lokal Sumut dalam waktu yang lama, dan menganggap dukungan terhadap Bobby adalah kesempatan untuk membawa perubahan. “Ada juga nada-nada yang agak menggelitik, dikirim ke WA saya. Pak Tif, sejak masa reformasi 1998, sudah 26 tahun belum ada Gubernur Sumut yang bermarga. Ha-ha-ha. Benar juga ya. Dari Melayu sudah, dari suku Jawa sudah. Yah sekali-sekali boleh dong gubernur yang bermarga di Sumut,” ujarnya.
Tifatul menegaskan bahwa kesepakatan dengan Bobby-Surya mencakup poin-poin penting seperti pembangunan yang merata, sikap adil, dan kemajuan kesejahteraan masyarakat Sumut. “Di antara poin-poin kesepakatan kami dengan cagub dan koalisi Bobby-Surya adalah pembangunan yang merata, bersikap adil, memajukan kesejahteraan masyarakat Sumut. Kita ingin Sumut maju dan bermartabat,” tutup Tifatul.
(K/09)
BENER MERIAH Polres Bener Meriah menyalurkan bantuan sosial berupa 50 paket sembako serta santunan kepada anak yatim dalam rangka menyam
NASIONAL
JAKARTA Pengacara Hotman Paris Hutapea membantah keras isu yang menyebut Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, R
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Perseteruan antara presenter Ruben Onsu dan mantan istrinya, Sarwendah, kembali menjadi sorotan publik. Konflik yang awalnya ber
ENTERTAINMENT
JAKARTA Pemerintah kembali membahas arah kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas nasional yang bertuj
NASIONAL
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (M
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait temuan audit Badan Pe
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Wakil Presiden ke10 dan ke12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), di Istana Merd
EKONOMI
JAKARTA Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, membantah terlibat dalam kasus dugaan suap impor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI, Nazaruddin Dek Gam, membantah keterlibatannya dalam dugaan kasus korupsi Program Makan Bergizi Gratis
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, mendatangi Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 11 Juni 2026. Dalam kunjung
NASIONAL