Siapa Jimmy Masrin? Terpidana yang Diduga Tempati Hunian Mewah di Lapas Cibinong
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA -Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 yang sempat beredar di media sosial karena faktor anggaran untuk Tunjangan Hari Raya (THR) ASN, dibantah oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Plt Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN, Vino Dita Tama, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Menurut Vino, penyesuaian jadwal pengangkatan CPNS/PPPK 2024 disebabkan oleh banyaknya permohonan penundaan atau pengunduran Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yang diajukan oleh instansi-instansi terkait.
"Penundaan ini terjadi karena adanya permohonan pengunduran TMT dari berbagai instansi, bukan karena penggunaan anggaran untuk THR ASN," jelas Vino pada Kamis (13/3/2025).
Hasil rapat antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) dengan Komisi II DPR yang berlangsung pada Rabu (5/3/2025) mengonfirmasi penundaan jadwal pengangkatan CPNS/PPPK 2024.
Menurut keputusan tersebut, pengangkatan serentak CPNS 2024 akan dilaksanakan pada 1 Oktober 2025, sementara PPPK 2024 akan dimulai pada 1 Maret 2026.
Penetapan NIP untuk CPNS 2024 direncanakan selesai paling lambat pada 30 Juni 2025, dan usul nomor induk (NI) PPPK 2024 paling lambat pada 30 November 2025.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa alasan penyesuaian jadwal ini adalah karena adanya formasi yang belum terisi penuh.
Hingga Februari 2025, jumlah formasi CPNS 2024 yang telah terisi baru mencapai 179.090 dari 248.970 formasi yang tersedia, atau sekitar 72,69 persen.
Sementara itu, 677.638 dari 1.006.153 formasi PPPK 2024 telah terisi, dengan seleksi tahap kedua untuk mengisi sisa formasi tersebut.
Selain itu, sebanyak 207 instansi di seluruh Indonesia telah mengajukan permohonan penundaan pengangkatan atau penetapan NIP CPNS/PPPK 2024.
JAKARTA Ombudsman RI menduga narapidana Jimmy Masrin menempati salah satu hunian yang dilengkapi fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakat
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Ombudsman RI mengungkap sejumlah temuan saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengingatkan adanya ancaman pidana bagi pihak yang menghalangi kerja Ombudsman dalam me
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan membeberkan hasil audit eksternal terkait kematian W (30), mantan istri seorang polisi berinisia
HUKUM DAN KRIMINAL
KARO Misteri kematian Asprina br Surbakti (38), dosen sekaligus Wakil Rektor II Institut Teknologi dan Bisnis (IT&B) Indonesia, di kedia
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas merespons kritik DPRD Kota Medan mengenai masih rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan d
PEMERINTAHAN
BINJAI Dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa di lingkungan SMA Negeri 2 Binjai memasuki proses hukum. Orang tua korban, Aidil Syahp
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau Kop
EKONOMI
MEDAN Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara mencatat peningkatan penghimpunan zakat dan infak pada triwulan III 2026. Hingga
PEMERINTAHAN
MEDAN Penanganan banjir menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Medan. Pembangunan drainase terus dilakukan di sejumlah kawasan yan
PEMERINTAHAN