JAKARTA -Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah merancang sistem Ujian Nasional (UN) versi baru yang dijadwalkan mulai diterapkan pada Februari 2026.
Rencana ini menandai kembalinya sistem evaluasi akhir pendidikan dengan pendekatan dan konsep yang telah diperbarui secara menyeluruh.
Baca Juga:
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, sistem ini tidak lagi menggunakan istilah "ujian", melainkan akan hadir dengan penamaan dan konsep baru yang lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan masa kini.
"Saya sampaikan sedikit saja, nanti tidak ada kata-kata 'ujian' lagi. Kata-kata penggantinya apa, tunggu sampai terbit surat keputusan," ujar Mu'ti di Gedung Pusdatin Kemendikdasmen, Ciputat, Tangerang (21/1/2025).
Baca Juga:
Sistem baru ini akan menyasar siswa kelas 6 SD dan 9 SMP mulai tahun 2026.
Sedangkan siswa kelas 12 SMA, SMK, dan MA akan mengikuti sistem evaluasi baru pada November 2025, bertepatan dengan masa seleksi masuk perguruan tinggi.
"Yang kelas 12 itu kan nanti akan kuliah. Sehingga hasilnya dapat jadi pertimbangan dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi," tambah Mu'ti.
Pernyataan ini diperkuat oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, yang menyatakan bahwa implementasi sistem baru untuk jenjang SMA/SMK/MA akan dimulai November 2025, sementara SD dan SMP pada 2026.
UN versi baru ini diharapkan menjadi bagian dari sistem evaluasi pendidikan nasional yang lebih menyeluruh dan tidak sekadar menjadi alat ukur kelulusan.
"Sudah sejak lama ujian tidak lagi jadi penentu kelulusan. Tetapi evaluasi tetap penting untuk mengukur capaian belajar," jelas Mu'ti.
Sebagai catatan, sejak tahun 2021, UN telah digantikan oleh Asesmen Nasional (AN) yang fokus pada evaluasi kompetensi dan lingkungan belajar.
AN diikuti oleh siswa kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA, bukan siswa akhir tingkat pendidikan.
Pemerintah menyatakan akan mengumumkan keputusan resmi terkait sistem baru ini setelah aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diumumkan secara nasional.
(tb/a)
JAKARTA Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menegaskan bahwa negaranya tidak memerlukan bantuan militer da
Internasional
BELU Wujud nyata kepedulian terhadap kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan kembali ditunjukkan oleh Satgas Pos Lakmars. Bekerja sama d
Nasional
FLORESGunung Lewotobi Lakilaki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali mengalami erupsi hebat pada Selasa (17/6/2025
Peristiwa
BANDUNG Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat mengembalikan berkas perkara penyidikan kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh dokter r
Hukum dan Kriminal
SUMBAR Polwan Polda Sumatera Barat, Brigadir Dhea Friesca Olla Febri, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah aksinya
Hukum dan Kriminal
JAKARTAKuasa hukum mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, mengecam langkah Kejaksaan Agung (K
Hukum dan Kriminal
MEDAN Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Medan periode 20252029 resmi dilantik oleh Ketua Umum KONI Sumut, Kolonel (Purn) Ha
Olahraga
JAKARTA Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggegerkan publik dengan menyita uang tunai senilai Rp11,8 triliun dalam pengembangan kasus k
Nasional
TAPTENG Sebanyak 386 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) resmi menerima Surat Keputusan (SK) dari Bupati Tapanuli Tengah (Tap
Pemerintahan
JAKARTA Rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memperkecil luas rumah subsidi menjadi minimal 18 meter persegi me
Ekonomi
