Ratusan Siswa SMP di Buleleng Belum Lancar Membaca, Dewan Pendidikan Beberkan Penyebabnya

BALI -Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, I Made Sedana, mengungkapkan bahwa masih terdapat ratusan siswa sekolah menengah pertama (SMP) di wilayahnya yang belum lancar membaca.

Hal ini diungkapkan dalam upaya meningkatkan kesadaran publik terhadap tantangan serius dalam dunia pendidikan di daerah tersebut.

Menurut Sedana, berbagai faktor menjadi penyebab utama keterlambatan kemampuan membaca di kalangan siswa, mulai dari motivasi belajar yang rendah, kurangnya perhatian dari orang tua, hingga gangguan disleksia.

"Pertama, karena memang motivasi belajar anak itu rendah, itu di angka 50 persen. Kemudian peran orang tua ada di angka hampir 20 persen, dan yang lain karena faktor disleksia, gangguan pada neuron mereka," jelasnya, Selasa (15/4).

Selain itu, Sedana juga menyebut faktor lingkungan, kurikulum, hingga kecanduan gadget dan media sosial turut memperburuk situasi.

Ia menyayangkan maraknya penggunaan ponsel di kalangan pelajar yang berdampak pada turunnya minat membaca dan menulis.

"Ada anak-anak yang lancar baca, tapi disuruh menulis tidak bisa. Tapi waktu saya sodorkan handphone untuk mengetik, mereka lancar sekali. Berarti ada budaya menulis yang hilang di kalangan anak muda," ujarnya.

Data sementara menunjukkan sekitar 360 siswa dari 70 sekolah SMP di Buleleng, baik negeri maupun swasta, belum lancar membaca.

Jumlah ini sebelumnya mencapai 400 siswa, namun beberapa siswa telah menunjukkan kemajuan setelah dilakukan skrining dan pendampingan.

Sedana menambahkan bahwa data tersebut belum mencakup sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama, yang kemungkinan besar akan menambah angka siswa yang belum lancar membaca.

"Kami sudah komunikasi dengan Depag untuk pendataan lebih lanjut. Masalah ini bukan hanya di Buleleng saja, tapi di kabupaten lain juga pasti ada. Hanya saja, Buleleng yang berani mengungkapkannya duluan," tegasnya.

Ia mendorong agar Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) di seluruh kabupaten dan kota di Bali segera melakukan pendataan serupa.

Langkah awal ini dinilai penting untuk merumuskan kebijakan berbasis data dalam menangani persoalan literasi di tingkat SMP.

"Kita tidak ingin saling menyalahkan. Ini adalah masalah bersama. Tujuannya supaya publik sadar bahwa ini masalah serius, dan harus dihadapi bersama," pungkasnya.*

(cn/a008)