Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) resmi menyepakati bahwa pendidikan antikorupsi akan menjadi mata kuliah wajib (MKWK) di seluruh perguruan tinggi di Indonesia.
Kesepakatan tersebut diumumkan dalam rangka peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 yang digelar di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Jumat (2/5/2025).
"Sudah ditandatangani bahwa pendidikan antikorupsi masuk ke dalam mata kuliah wajib kurikulum. Jadi nanti semua mahasiswa akan mendapatkan pelajaran tentang antikorupsi," ujar Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo.
Ibnu menyebut beberapa universitas, seperti Universitas Janabadra, telah lebih dulu menerapkan mata kuliah ini. Ia berharap penerapan luasnya di seluruh kampus akan memperkuat budaya antikorupsi sejak bangku kuliah.
Edukasi Sejak Dini: Dari PAUD hingga Mahasiswa
Tak hanya di tingkat pendidikan tinggi, KPK juga mendorong pendidikan antikorupsi sejak usia dini. Dalam acara Hardiknas 2025, KPK turut menyosialisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada siswa PAUD, SD, dan SMP.
"Pendidikan antikorupsi sejak dini itu penting. Melalui guru dan orang tua, kita bisa membentuk moral dan karakter anak agar antikorupsi jadi bagian dari hidupnya," ujar Ibnu.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan disesuaikan dengan usia anak.
"Untuk PAUD kita gunakan metode dongeng dan cerita. Untuk anak SD kita ajak menonton film yang mengajarkan nilai kejujuran," katanya.
Dengan langkah ini, KPK ingin memastikan bahwa pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga penanaman integritas dan karakter anti korupsi sejak dini.*
(kp/J006)
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL