bitvonline.com-Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan negara membiayai pendidikan dasar untuk semua anak Indonesia tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta.
Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan, menyatakan pihaknya menghargai putusan MK yang berupaya memajukan pendidikan dasar di jenjang SD dan SMP. "Mahkamah Konstitusi melalui salah satu keputusannya menyatakan bahwa sekolah swasta tidak dapat membebani masyarakat dengan pungutan biaya pendidikan secara sewenang-wenang," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Meski demikian, Saur menilai ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dalam implementasi putusan tersebut. "Biaya operasional sekolah swasta umumnya tidak ditanggung oleh negara secara penuh. Maka, pelarangan pungutan bisa mengakibatkan gangguan keberlanjutan operasional, potensi penurunan kualitas layanan, dan ketergantungan total kepada negara tanpa skema pembiayaan yang jelas," jelasnya.
Menurut Saur, kajian akademik dan hukum perlu memperhatikan prinsip keadilan distributif dan subsidiaritas. "Negara tidak boleh hanya memerintah tanpa menyediakan dukungan fiskal yang memadai," tambahnya.
Putusan MK ini muncul setelah mengabulkan sebagian gugatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan sejumlah pemohon, yang menguji Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tentang kewajiban belajar tanpa pungutan biaya.
Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa frasa "tanpa memungut biaya" harus berlaku bagi seluruh satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
Dengan keputusan ini, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menjamin akses pendidikan dasar gratis secara merata bagi seluruh anak Indonesia.*
(km/j006)
LUBUK PAKAM Peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2025 menjadi momen istimewa bagi para santri di Kabupaten Deli Serdang. adsenseBupat
Pemerintahan
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan teknologi internet baru yang diklaim lebih murah dari
Sains & Teknologi
MAKKAH Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Wamenhaj RI) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan resmi dengan Wakil Men
Pemerintahan
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan memperketat pelarangan impor pakaian bekas dalam karung (balpre
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto
Politik
JAKARTA Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan (BIRate) di level 4,75 persen. adsenseKeputusan tersebut
Ekonomi
JAKARTA Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMMSPSI), Sudarto, m
Pemerintahan
TANJUNGBALAI Tim kuasa hukum terdakwa kasus narkotika, Rahmadi, menilai perkara yang menjerat kliennya sarat rekayasa dan penuh kejangga
Hukum dan Kriminal
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) mengambil langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Aceh terhadap provinsi tetan
Pemerintahan
NIAS SELATAN Dua warga Kabupaten Nias Selatan yang tergabung dalam Kelompok Pemerhati Keuangan Daerah melaporkan dugaan penyimpangan dan
Hukum dan Kriminal
