
Aksi Bela Palestina di Banda Aceh Kumpulkan Donasi Rp2 Miliar
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasionalbitvonline.com-Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) angkat bicara terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memerintahkan negara membiayai pendidikan dasar untuk semua anak Indonesia tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta.
Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan, menyatakan pihaknya menghargai putusan MK yang berupaya memajukan pendidikan dasar di jenjang SD dan SMP. "Mahkamah Konstitusi melalui salah satu keputusannya menyatakan bahwa sekolah swasta tidak dapat membebani masyarakat dengan pungutan biaya pendidikan secara sewenang-wenang," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Meski demikian, Saur menilai ada sejumlah tantangan yang harus diantisipasi dalam implementasi putusan tersebut. "Biaya operasional sekolah swasta umumnya tidak ditanggung oleh negara secara penuh. Maka, pelarangan pungutan bisa mengakibatkan gangguan keberlanjutan operasional, potensi penurunan kualitas layanan, dan ketergantungan total kepada negara tanpa skema pembiayaan yang jelas," jelasnya.
Baca Juga:
Menurut Saur, kajian akademik dan hukum perlu memperhatikan prinsip keadilan distributif dan subsidiaritas. "Negara tidak boleh hanya memerintah tanpa menyediakan dukungan fiskal yang memadai," tambahnya.
Putusan MK ini muncul setelah mengabulkan sebagian gugatan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan sejumlah pemohon, yang menguji Pasal 34 Ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tentang kewajiban belajar tanpa pungutan biaya.
Baca Juga:
Ketua MK Suhartoyo menegaskan bahwa frasa "tanpa memungut biaya" harus berlaku bagi seluruh satuan pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta.
Dengan keputusan ini, pemerintah pusat dan daerah diwajibkan menjamin akses pendidikan dasar gratis secara merata bagi seluruh anak Indonesia.*
(km/j006)
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
NasionalJAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
PolitikMEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan KriminalSUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
NasionalPEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
EkonomiJAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
PolitikKUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
InternasionalSAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
EkonomiHALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
PeristiwaJAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal