Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Puan Minta Proses Hukum Berjalan Transparan
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan Program Sekolah Rakyat akan resmi mulai beroperasi pada pertengahan Juli 2025.
Pada tahap pertama, sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan dibuka secara serentak di berbagai daerah, bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pembenahan besar-besaran, mulai dari rekrutmen tenaga pengajar hingga finalisasi infrastruktur dan sarana belajar.
"Kami ingin memastikan seluruh proses berjalan tepat waktu. Perekrutan guru ini adalah langkah awal yang penting agar Sekolah Rakyat benar-benar siap saat tahun ajaran baru dimulai," ujar Saifullah Yusuf dalam keterangannya, Rabu (11/6/2025).
Kemensos menargetkan 4.000 guru untuk direkrut hingga akhir Juni.
Tenaga pendidik ini akan menjadi ujung tombak pelaksanaan Sekolah Rakyat yang digagas sebagai solusi atas ketimpangan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan.
Tak hanya fokus pada perekrutan, kementerian juga mempercepat penyediaan fasilitas penunjang, termasuk ruang kelas, perlengkapan belajar, dan dukungan logistik lainnya.
Semua itu ditujukan untuk memastikan bahwa Sekolah Rakyat dapat memberikan layanan pendidikan yang layak, aman, dan inklusif.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, M. Nuh, menegaskan bahwa inisiatif ini bukan hanya soal membuka ruang pendidikan alternatif, tetapi juga strategi penguatan pembangunan sosial berbasis komunitas.
"Sekolah Rakyat hadir bukan sekadar menyediakan akses, tetapi menjadi fondasi pembentukan masyarakat berdaya yang tumbuh dari komunitasnya sendiri," ujar M. Nuh.
Program Sekolah Rakyat akan terus dikembangkan secara bertahap.
Ke depannya, Kemensos berharap sekolah ini menjadi model pendidikan yang mampu menjangkau wilayah-wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar.*
JAKARTA Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Ad
NASIONAL
JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsid
EKONOMI
JAKARTA Polda Metro Jaya mulai menyelidiki laporan yang diajukan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terhadap pengacara Hotman Paris Hutap
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan mengalami penyesuaian signifikan seiring l
EKONOMI
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menyoroti perubahan spesifikasi teknis dalam proses tende
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah mengapresiasi dedikasi Tim Panitia Penyelenggara Haji Daerah (PPHD) Aceh yang dinilai berhasil
PEMERINTAHAN
JAKARTA Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendukung langkah Komisi III DPR RI untuk tetap melanjutkan pembahasan Rancangan UndangUnd
NASIONAL
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mengubah skema pemberian insentif bagi Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Pro
EKONOMI
JAKARTA Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, dari keanggo
POLITIK
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto mengklaim pemerintahannya telah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan strategis nasional selama 20
NASIONAL