JAKARTA — Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta pemerintah untuk tidak mengulang pendekatan pengamanan ketat seperti era Ujian Nasional (UN) dalam pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA), yang kini menggantikan sistem UN.
PGRI menilai keterlibatan aparat kepolisian dalam proses ujian justru menciptakan atmosfer ketidakpercayaan terhadap guru dan sekolah.
Sekretaris Jenderal PGRI, Dudung Abdul Qodir, menekankan pentingnya membangun suasana yang kondusif dan menyenangkan dalam pelaksanaan TKA agar hasil yang diperoleh lebih optimal.
Baca Juga:
"Jangan seperti dulu Ujian Nasional, dikawal polisi segala macam. Jadi tidak ada trust kepada sekolah dan guru. Sekarang harus dibuat rileks, bahagia, dan semua senang. Hasilnya akan lebih efektif," ujar Dudung dalam pernyataan tertulis, Senin (16/6/2025).
Meski menolak pendekatan represif, Dudung mengakui TKA membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan.
Baca Juga:
Ia menyebut bahwa siswa saat ini terlalu santai karena kurangnya tantangan dalam proses pembelajaran.
Kehadiran TKA diharapkan mampu memacu semangat guru dalam mengajar, mendorong keseriusan siswa dalam belajar, serta meningkatkan keterlibatan orangtua dalam mendampingi anaknya.
"Semoga gairah dan aura motivasi yang ada pada guru, murid, dan orangtua mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas," katanya.
Dudung menambahkan bahwa hasil TKA bisa dijadikan dasar pemetaan pendidikan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi capaian akademik, tetapi juga keterampilan dan karakter sesuai dengan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
Pemerintah diharapkan mampu menggunakan data tersebut untuk memberikan intervensi yang tepat, terutama di daerah-daerah yang tertinggal dalam literasi dan numerasi.
Tak hanya untuk siswa, hasil TKA juga dinilai penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas guru.
Menurut PGRI, pemerintah harus mengantongi data akurat mengenai guru-guru yang memerlukan peningkatan kapasitas, agar pembinaan bisa dilakukan berbasis pada masalah dan kebutuhan nyata di lapangan.
MEDAN Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan, Asri Santosa, mengungkap bahwa pesan ancaman bom yang ditujukan kepada pesawat Saud
Nasional
MEDAN Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, memastikan bahwa tidak ditemukan bahan peledak atau bom dalam pesawat Sa
Nasional
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, angkat bicara mengenai insiden ancaman bom terhadap pesawat Saudia Airlines Boeing 5276 yang
Pemerintahan
JAKARTA Seorang warga negara asing (WNA) asal Nigeria berinisial OIO ditangkap oleh jajaran Direktorat Reserse Siber (Ditreskrimsus) Polda
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengumumkan rencana pengajuan perubahan status wilayah administratif empat pulau yan
Pemerintahan
MEDAN Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Medan ke435 yang akan jatuh pada 1 Juli 2025, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu W
Pemerintahan
MEDAN Tentara Nasional Indonesia (TNI) turun tangan dalam penanganan darurat pesawat Saudia Airlines dengan nomor penerbangan SV5276 rute
Peristiwa
MEDAN Emas dan berlian telah lama dianggap sebagai simbol kekayaan dan kemewahan. Tapi apakah keduanya benarbenar langka sesuai dengan nil
Sains & Teknologi
BANDA ACEH Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Wilayah Aceh, DR. H. Taqwaddin, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keputus
Nasional
ACEH Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA) menyampaikan apresiasi tinggi terhadap keputusan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prab
Nasional
