PPDB Tak Transparan? Ini Keterangan Kacabdisdik Wilayah VIII Provsu Saat Kantor Didemo Warga

BALIGE -Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Komunikasi Angkatan Muda Pomparan Tuan Odjur (FKAMPTO) Siahaan melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provinsi Sumatera Utara di Balige, Kamis (19/6/2025).

Aksi ini dipicu oleh tidak diterimanya 17 anak warga ke SMAN 1 dan 2 Balige dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.

Ketua FKAMPTO menyampaikan bahwa sebelumnya mereka telah mengusulkan 30 anak untuk diterima ke dua sekolah favorit tersebut.

Namun, hanya 17 anak yang dianggap memenuhi syarat untuk diseleksi pada tahap kedua jalur prestasi. Sayangnya, seluruhnya gagal diterima, memicu kekecewaan dan akhirnya aksi turun ke jalan.

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Provsu, Jhon Suhartono Purba, menjelaskan bahwa proses PPDB sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku secara seragam di seluruh Sumatera Utara.

Jalur penerimaan yang tersedia antara lain afirmasi, domisili, mutasi, dan prestasi.

"Kami memahami aspirasi masyarakat, tapi sistem penerimaan dilakukan oleh aplikasi secara objektif.

Nilai rapor dan prestasi menjadi penentu utama di jalur prestasi," ujar Jhon Suhartono saat menemui massa aksi.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mencoba memfasilitasi aspirasi warga sejak awal, termasuk berkoordinasi dengan panitia dan sekolah untuk memberi peluang kepada 17 anak tersebut.

"Namun, karena hasil seleksi sistem tidak memungkinkan mereka diterima, maka kami tidak dapat memaksakan," jelasnya.

Meski telah berdiskusi langsung dengan Kacabdisdik, warga tetap menyuarakan kekecewaan, karena merasa tidak ada solusi konkrit yang ditawarkan.

Mereka menilai kebijakan sistem seleksi yang sepenuhnya berbasis aplikasi justru menyulitkan akses pendidikan anak-anak di sekitar sekolah.

Hingga aksi berakhir, pihak Dinas Pendidikan berjanji akan menyampaikan keluhan warga ke pimpinan tingkat provinsi untuk dievaluasi ke depannya.*'

(tb/j006)