JAKARTA — Pemerintah menegaskan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul dengan menetapkan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun pada tahun 2026.
Jumlah ini setara dengan 20 persen dari total belanja negara, sesuai amanat konstitusi.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-3 Masa Sidang I yang digelar di Kompleks Parlemen, Kamis (21/8/2025).
Baca Juga:
"Anggaran pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas guru, memperkuat pendidikan vokasi, dan peningkatan kualitas kurikulum sesuai kebutuhan dunia kerja," ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran pendidikan disalurkan melalui berbagai skema, antara lain:
Baca Juga:
- Transfer ke daerah sebesar Rp253,4 triliun, digunakan untuk biaya operasional sekolah, PAUD, serta tunjangan profesi guru
- Kementerian dan Lembaga mendapat alokasi Rp243,9 triliun, yang dikelola oleh Kemendikbudristek, Kemenag, dan kementerian lainnya, termasuk Kementerian PUPR untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.
- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menerima alokasi sebesar Rp223,6 triliun, yang menyasar 71,9 juta siswa sekolah di seluruh Indonesia.
Sementara itu, anggaran pembiayaan melalui dana abadi pendidikan tercatat sebesar Rp37 triliun, termasuk di dalamnya dana abadi untuk pesantren, kebudayaan, riset, serta pengembangan sekolah unggulan seperti Sekolah Garuda.
Pemerintah juga terus memperkuat program Indonesia Pintar untuk membantu 21,1 juta siswa, serta Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) untuk 1,2 juta mahasiswa.
Alokasi untuk gaji guru, dosen, tenaga kependidikan, serta penguatan kompetensi dan kesejahteraan mereka mencapai Rp274,7 triliun, termasuk tunjangan profesi guru non-ASN dan guru ASN daerah.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ditargetkan memberikan 4.000 beasiswa pada tahun 2026.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
