PKBM Abu Bakar Ash-Shiddiq Tawarkan Pendidikan Inklusif Berbasis Agama dan Karakter di Bandar Lampung
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA - Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) akan menggelar Seminar Nasional bertajuk "Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat".
Acara ini akan berlangsung pada Jumat, 5 September 2025 di Hotel Jayakarta Hayam Wuruk, Jakarta, dan menghadirkan berbagai tokoh penting di bidang kepemiluan, politik, dan akademisi.
Seminar ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan masukan konstruktif mengenai desain sistem pemilu ke depan agar tetap menjaga daulat rakyat sebagai prinsip utama dalam demokrasi.
Baca Juga:
Kegiatan ini akan dibuka oleh Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., serta akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Drs. Firdaus, M.Si, yang dijadwalkan memberikan sambutan khusus.
Seminar akan dipandu oleh Djoni Gunanto, dan menghadirkan sejumlah narasumber kredibel yang selama ini dikenal aktif dalam pembenahan sistem demokrasi dan kepemiluan di Indonesia.
Baca Juga:
Berikut adalah nama-nama pembicara yang akan hadir:
dr. Ratna Dewi Pettalolo – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI
Zulfikar Arse Sodikin – Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Dr. H. Idham Holik – Komisioner KPU RI
Prof. Taufiqurrahman – Guru Besar FISIP UMJ
Andi Kurniawan, SH, MH – Praktisi hukum & pakar tata negara
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa mulai Pemilu 2029, pelaksanaan Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi) dan Pemilu Lokal (Pilkada) wajib dipisahkan. Putusan ini menuntut adanya penyesuaian menyeluruh dalam sistem, jadwal, dan tahapan pemilu.
Seminar ini menjadi bagian dari upaya akademik dan civil society dalam memberikan landasan konsep serta rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan agar penataan pemilu tetap berpihak pada rakyat.
Menurut panitia pelaksana, seminar ini akan membahas:
Implikasi putusan MK terhadap tata kelola Pemilu
Strategi implementasi pemisahan Pemilu 2029 secara teknis dan politis
Penguatan lembaga penyelenggara Pemilu
Partisipasi publik dalam pengawalan sistem demokrasi
UMJ sebagai perguruan tinggi yang aktif dalam pembangunan demokrasi substansial, terus mendorong forum-forum ilmiah agar demokrasi Indonesia tetap berada di rel konstitusi dan etika politik yang sehat.
Melalui seminar ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan progresif yang bisa menjadi masukan berharga bagi KPU, Bawaslu, DPR RI, dan pemerintah, dalam menyongsong sistem Pemilu yang lebih efisien, adil, dan menjamin kedaulatan rakyat.*
BANDAR LAMPUNG Di tengah kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang tidak hanya menekankan aspek akademik, PKBM (Pusat Kegiatan Belajar M
Pendidikan
JAKARTA Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, digugat melakukan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri (PN) J
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali ke Tanah Air pada Rabu malam (3/9/2025) usai melakukan kunjungan kerja si
Nasional
JAKARTA TIMUR Anggota DPR RI nonaktif, Surya Utama atau yang lebih dikenal dengan Uya Kuya, mengimbau para pelaku penjarahan rumah mertu
Peristiwa
JAKARTA Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan tujuh orang sebagai tersangka kasus provokasi unjuk ra
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengajak generasi muda Islam untuk tampil sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi dan
Nasional
BOGOR Rumah tangga aktor Eza Gionino dan Meiza Aulia Coritha resmi memasuki proses perceraian. Sidang perdana pasangan yang menikah seja
Entertainment
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menyampaikan keprihatinan mendalam atas musibah angin puting beliung yang mel
Pemerintahan
BANDAR LAMPUNG Pemerintah Kota Bandar Lampung bergerak cepat memberikan bantuan kepada Nenek Nelly usia 60 tahun, warga RT 005 LK II, Ke
Peristiwa
JAKARTA Gugatan hukum yang dilayangkan oleh eks Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Wamendes PDTT), Pro
Hukum dan Kriminal