UMJ Gelar Seminar Nasional Bahas Penataan Sistem Pemilu Pasca Putusan MK

JAKARTA - Menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan antara Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) akan menggelar Seminar Nasional bertajuk "Penataan Sistem Pemilu Menjaga Daulat Rakyat".

Acara ini akan berlangsung pada Jumat, 5 September 2025 di Hotel Jayakarta Hayam Wuruk, Jakarta, dan menghadirkan berbagai tokoh penting di bidang kepemiluan, politik, dan akademisi.

Seminar ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan masukan konstruktif mengenai desain sistem pemilu ke depan agar tetap menjaga daulat rakyat sebagai prinsip utama dalam demokrasi.

Kegiatan ini akan dibuka oleh Rektor UMJ, Prof. Dr. Ma'mun Murod, M.Si., serta akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Drs. Firdaus, M.Si, yang dijadwalkan memberikan sambutan khusus.

Seminar akan dipandu oleh Djoni Gunanto, dan menghadirkan sejumlah narasumber kredibel yang selama ini dikenal aktif dalam pembenahan sistem demokrasi dan kepemiluan di Indonesia.

Berikut adalah nama-nama pembicara yang akan hadir:

dr. Ratna Dewi Pettalolo – Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI

Zulfikar Arse Sodikin – Wakil Ketua Komisi II DPR RI

Dr. H. Idham Holik – Komisioner KPU RI

Prof. Taufiqurrahman – Guru Besar FISIP UMJ

Andi Kurniawan, SH, MH – Praktisi hukum & pakar tata negara

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa mulai Pemilu 2029, pelaksanaan Pemilu Nasional (Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi) dan Pemilu Lokal (Pilkada) wajib dipisahkan. Putusan ini menuntut adanya penyesuaian menyeluruh dalam sistem, jadwal, dan tahapan pemilu.

Seminar ini menjadi bagian dari upaya akademik dan civil society dalam memberikan landasan konsep serta rekomendasi kebijakan kepada para pemangku kepentingan agar penataan pemilu tetap berpihak pada rakyat.

Menurut panitia pelaksana, seminar ini akan membahas:

Implikasi putusan MK terhadap tata kelola Pemilu

Strategi implementasi pemisahan Pemilu 2029 secara teknis dan politis

Penguatan lembaga penyelenggara Pemilu

Partisipasi publik dalam pengawalan sistem demokrasi

UMJ sebagai perguruan tinggi yang aktif dalam pembangunan demokrasi substansial, terus mendorong forum-forum ilmiah agar demokrasi Indonesia tetap berada di rel konstitusi dan etika politik yang sehat.

Melalui seminar ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan progresif yang bisa menjadi masukan berharga bagi KPU, Bawaslu, DPR RI, dan pemerintah, dalam menyongsong sistem Pemilu yang lebih efisien, adil, dan menjamin kedaulatan rakyat.*