Isu Reshuffle Menkeu Menguat, Pengamat: Masalah Utama Bukan Figur tapi Beban Fiskal Negara
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
SUMATERA UTARA- Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah menyiapkan transformasi besar dalam pembiayaan pendidikan menengah.
Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Alexander Sinulingga, menegaskan bahwa Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) bukan sekadar penghapusan biaya sekolah, melainkan perubahan menyeluruh terhadap cara pemerintah membiayai SMA, SMK, dan SLB negeri.
Menurut Alexander, selama ini kebijakan pendidikan di tingkat menengah masih memberi ruang bagi sekolah melakukan pengutipan SPP dengan aturan tertentu. Namun melalui PUBG, seluruh komponen biaya operasional akan diambil alih pemerintah provinsi.Baca Juga:
"Ini bukan sekadar program populis. Ini restrukturisasi anggaran pendidikan," ujar Alexander di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).
Alexander menekankan bahwa kajian teknis program telah mencapai 75 persen dan menjadi prioritas langsung Gubernur Sumatera Utara.
Namun ia mengingatkan masyarakat agar tidak keliru menganggap program ini sudah berjalan. Tahun ajaran 2026–2027 menjadi momentum awal penerapan.
PUBG tidak diterapkan serentak.
Pemerintah akan memulai dari Kepulauan Nias, kemudian Pantai Barat, berlanjut ke Dataran Tinggi, dan terakhir Pantai Timur.
Jika seluruh tahap berjalan sesuai rencana, maka semua sekolah negeri tingkat menengah di Sumut akan bebas pungutan pada 2029.
Tahap pertama di Kepulauan Nias diproyeksikan menyasar 41.876 siswa, sehingga perhitungan anggaran dilakukan tanpa penambahan rombongan belajar (rombel) baru.
Alexander mengingatkan sekolah agar tidak mencoba memperluas kapasitas demi menghindari pembengkakan anggaran.
Dalam draf kajian sementara, Disdik Sumut menghitung kebutuhan anggaran per semester, Kepulauan Nias: Rp 21,48 miliar, Pantai Barat: Rp 23,46 miliar, Dataran Tinggi: Rp 58,71 miliar, Pantai Timur: Rp 98,76 miliar.
Total kebutuhan pada tahap final diperkirakan menembus ratusan miliar rupiah setiap semester.
Alexander menyebut angka-angka tersebut masih bersifat tentatif. Namun ia menegaskan bahwa estimasi ini menunjukkan skala kebijakan yang akan ditempuh pemerintah.
"Semua dihitung secara transparan. Tidak ada yang ditutup-tutupi," katanya.
Di balik antusiasme masyarakat terhadap sekolah gratis, Alexander meminta warga tetap realistis.
Program ini, kata dia, belum berlaku pada tahun ajaran berjalan.
"Mohon masyarakat tidak ribut-ribut dulu. Sekolah gratis baru dimulai pada tahun ajaran 2026," ucapnya.
Disdik Sumut berharap PUBG menjadi langkah strategis dalam memperluas akses pendidikan dan meringankan beban keluarga, namun keberhasilannya bergantung pada manajemen anggaran dan koordinasi sekolah di seluruh kabupaten/kota. *
(um)
JAKARTA Isu perombakan kabinet atau reshuffle di jajaran Menteri Keuangan kembali mencuat di tengah dinamika ekonomi nasional. Nama ekon
POLITIK
JAKARTA Di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI), muncul konsep baru yang disebut AI Sandwich sebagai pendekatan agar ma
SAINS DAN TEKNOLOGI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana mengisi posisi dua wakil menteri (wame
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto yang secara berulang mene
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings tidak mempermasalahkan
EKONOMI
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menanggapi usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai terkait pembukaan peluang
POLITIK
MEDAN Sumatera Utara memiliki banyak destinasi camping yang menarik dan mudah dijangkau dari Kota Medan. Lokasilokasi ini menawarkan peng
PARIWISATA
JAKARTA Komisi II DPR RI berencana mengunjungi sejumlah partai politik, baik yang memiliki kursi di parlemen maupun partai nonparlemen, un
POLITIK
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga
NASIONAL
JAKARTA Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah anggapan bahwa pemerintah baru bergerak atau baru menggelar rapat ko
POLITIK