Kementerian Pertahanan Gelar Asistensi di Medan, Pemko Siap Dukung Komponen Pertahanan
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
MEDAN, — Fakultas Hukum Universitas Al Azhar bersama Ikatan Mahasiswa Hukum Al Azhar (IMAHA) sukses menyelenggarakan Seminar Regional bertema "Eksistensi Lembaga Ombudsman dalam Menyikapi Permasalahan Pelayanan Publik di Sumatera Utara."
Kegiatan ini dihadiri oleh civitas akademika Universitas Al Azhar dan para narasumber kompeten di bidangnya.
Baca Juga:
Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya mahasiswa Fakultas Hukum memahami keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, termasuk tugas dan kewenangannya dalam mengawasi praktik pemerintahan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, Ervina Sari Sipahutar, SH, MH, turut menyampaikan harapan agar ke depan terjalin kerja sama yang lebih kuat antara Universitas Al Azhar dan Ombudsman, khususnya dalam bidang sosialisasi, program magang mahasiswa, dan kegiatan akademik lainnya.
Ketua panitia Seminar Regional, Mustofa Khalani dari IMAHA, menegaskan pentingnya tema tersebut karena masih banyak mahasiswa maupun masyarakat yang belum familiar dengan peran dan fungsi Ombudsman.
Ia berharap kegiatan ini mampu membuka wawasan dan meningkatkan kesadaran publik terhadap lembaga tersebut.
Hadir sebagai narasumber utama, Evi Lestari Situmorang, SH, MH, perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Utara. Dalam pemaparannya, ia menyoroti beratnya tugas Ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik.
Evi mengungkapkan bahwa Ombudsman Sumut menangani pengaduan dari 34 kabupaten/kota, sementara jumlah personel yang tersedia hanya 22 orang. Meski demikian, Ombudsman terus berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang mengalami diskriminasi atau ketidakadilan dalam pelayanan pemerintah.
Ia menekankan pentingnya penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) demi mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Narasumber kedua, Dr. Jarnawi Hadi Saputra Tanjung, SH, MH, dosen Fakultas Hukum Universitas Al Azhar, menyampaikan materi mengenai tantangan dan solusi pelayanan publik di Sumatera Utara.
Ia menyoroti buruknya pelayanan di berbagai instansi pemerintahan, bahkan pada layanan yang menyangkut kepentingan rakyat.
Menurutnya, pelayanan publik merupakan mandat hukum, bukan hadiah negara. Karena itu, pejabat publik yang mengabaikan pelayanan sesungguhnya telah mengingkari hukum dan etika jabatan.
Ia menegaskan perlunya sanksi tegas bagi penyelenggara pelayanan publik yang "nakal" serta memperkuat peran Ombudsman dalam pengawasan layanan.
Ia juga mengingatkan untuk menghindari praktik "uang pelicin" dan menerapkan prinsip: "Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit."
Jika prinsip ini dijalankan, barulah pelayanan publik Sumatera Utara dapat benar-benar disebut baik.
Acara seminar ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung sangat antusias dari para dosen dan mahasiswa.*
(dh)
MEDAN Pemerintah Kota Medan menyatakan siap memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat serta pemangku kepentingan terk
PEMERINTAHAN
BATU BARA Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta memastikan seluruh jajaran memahami arah kebijakan strategis pemasy
NASIONAL
JAKARTA Dua mantan pejabat Direktorat Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) mengakui menggunakan uang yang mereka s
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Kota Medan memperkuat kesadaran keamanan digital di lingkungan pemerintahan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi
PEMERINTAHAN
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan N
NASIONAL
JAKARTA Persidangan perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke7 RI Joko Widodo (Jokowi) dengan ter
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya tidak gagal menjalankan berbagai program prioritas. Prabowo menyinggung sejum
NASIONAL
JAKARTA Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan dan pelantikan Suahasil Nazara pada 14 September 2026 kembali memuncu
POLITIK
MEDAN Lembaga Kritik Kebijakan (LKK) Sumatera Utara menyoroti pengangkatan Muhammad Ali Sipahutar sebagai Sekretaris DPRD Sumatera Utara.
PEMERINTAHAN
DELISERDANG Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Surya memimpin upacara peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2026 di Lapangan
PEMERINTAHAN