Pascabanjir Aceh, Pendidikan Harus Dipulihkan dengan Kebijakan Luar Biasa

SUBULUSSALAM — Penanganan pendidikan pascabanjir bandang di Aceh menuntut kebijakan luar biasa dan adaptif, tidak bisa mengandalkan prosedur reguler.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Majelis Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Nonformal (Dikdasmen dan PNF) PWM Aceh, Dr. Iskandar Muda Hasibuan, saat kunjungan rombongan Kemendikdasmen di Subulussalam, Jumat (19 Desember 2025).

Menurut Iskandar, banjir bandang menimbulkan dampak serius berlapis terhadap sektor pendidikan.

Baca Juga:

• Natal Penuh Kehangatan, Kapolda Sumut dan Bhayangkari Hadir untuk Korban Banjir dan Longsor di Humbang Hasundutan

Selain kerusakan fisik pada sarana dan prasarana sekolah, bencana mengganggu proses belajar-mengajar dan kondisi psikologis peserta didik serta tenaga pendidik.

Jika tidak ditangani cepat, kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Aceh.

"Dalam kondisi yang tidak normal, negara dan pemerintah daerah dituntut untuk mengambil langkah yang juga tidak normal dalam arti positif, yakni kebijakan yang bersifat luar biasa dan adaptif," kata Iskandar.

Iskandar menekankan bahwa pengalaman berbagai negara menunjukkan prinsip konsisten: pendidikan harus menjadi bagian integral dari respons darurat, bukan menunggu fase rehabilitasi selesai.

Pendidikan yang segera berjalan membantu menjaga stabilitas psikologis anak, memperkuat ketahanan sosial masyarakat, dan mencegah terputusnya proses belajar.

Pendekatan ini relevan untuk Aceh, mengingat gangguan pembelajaran yang berkepanjangan dapat menyebabkan learning loss, meningkatnya angka putus sekolah, dan melemahkan kapasitas generasi muda di masa depan.

Iskandar mendorong pemerintah pusat dan daerah menetapkan Status Pendidikan Darurat di wilayah terdampak banjir bandang.

Status ini menjadi dasar hukum bagi percepatan pengambilan kebijakan, fleksibilitas penganggaran, serta penyesuaian strategi pendidikan sesuai kondisi lapangan.

Langkah konkret yang perlu segera dilakukan antara lain:
- Penyederhanaan kurikulum dengan fokus pada kompetensi esensial
- Pembelajaran adaptif melalui ruang belajar sementara atau berbasis komunitas
- Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekolah dengan prinsip build back better

Iskandar menegaskan, keterlambatan pemulihan pendidikan berisiko menimbulkan kerugian strategis jangka panjang.

Hilangnya waktu belajar, gangguan psikososial, dan meningkatnya risiko putus sekolah harus diantisipasi melalui langkah cepat, terukur, dan koordinasi lintas sektor.

"Setiap hari keterhentian pembelajaran adalah kerugian strategis bagi masa depan anak-anak Aceh. Pemulihan pendidikan harus menjadi prioritas kebijakan," tegasnya.

Pemulihan pendidikan pascabencana bukan sekadar urusan teknis, tetapi investasi jangka panjang bagi ketahanan Aceh.

Keberanian mengambil kebijakan luar biasa hari ini akan menentukan kualitas generasi dan daya tahan daerah di masa mendatang.

"Ketika pendidikan dapat dipulihkan dengan cepat dan tepat, pemulihan masyarakat akan berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Menjaga keberlangsungan pendidikan berarti menjaga masa depan Aceh," pungkas Iskandar.*

(ad)

Natal Penuh Kehangatan, Kapolda Sumut dan Bhayangkari Hadir untuk Korban Banjir dan Longsor di Humbang Hasundutan

Polri dan PLN Gotong Royong Pulihkan Fasilitas Kesehatan Pascabencana di Aceh

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Sabtu 20 Desember 2025: Sebagian Besar Wilayah Hujan Ringan

Lautan Kayu Hanyut di Sungai Garoga, Desa Sibiobio Porak-Poranda

Logika Terbalik Negara dan Hilangnya Akal Sehat dalam Kebijakan Kemanusiaan

Bantuan Rp1 Miliar Malaysia untuk Aceh, Tito Karnavian Jelaskan Maksud Pernyataannya