Upaya Hukum Banding Perkara Pidana Versi KUHAP 2026
Oleh Dr H Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.TULISAN ini tidak dimaksudkan untuk mengeksaminasi Putusan PN Jakarta Pusat dalam Perkara Tipikor deng
OPINI
MEDAN – Roda pemerintahan di Kabupaten Langkat dipastikan tetap berjalan setelah Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.
Penunjukan tersebut dilakukan menyusul penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keputusan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Medan, Senin (6/7/2026), setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.Baca Juga:
"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung, diminta segera melaksanakan penunjukan Plt agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, tadi barusan ini kami sudah menyerahkan surat keputusannya untuk Bu wakil bupati menjadi pelaksana tugas bupati," ujar Bobby Nasution.
Menurut Bobby, langkah tersebut diambil agar pelayanan publik dan jalannya pemerintahan di Kabupaten Langkat tidak terganggu meski kepala daerah definitif sedang menjalani proses hukum.
Bobby Nasution mengaku prihatin karena Kabupaten Langkat kembali terseret kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Ia menilai dampak terbesar dari praktik korupsi justru dirasakan masyarakat.
"Ini sangat disayangkan ini kembali ya, Langkat menjadi penangkapan oleh KPK kepada bupati. Tentu yang pertama yang terkorbankan adalah masyarakat yang menjadi korban utama, karena uangnya yang digunakan ini uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyinggung pentingnya membangun sistem pemerintahan yang baik.
Namun menurutnya, sistem yang kuat tetap membutuhkan aparatur yang memiliki integritas.
"Pertama, kita bilang sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, pastikan sistem ini yang menjalankan adalah person to person-nya. Kalau person to person-nya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya, pasti ada, pasti ada sela-sela untuk, untuk menembusnya," ungkapnya.
Oleh Dr H Taqwaddin, S.H., S.E., M.S.TULISAN ini tidak dimaksudkan untuk mengeksaminasi Putusan PN Jakarta Pusat dalam Perkara Tipikor deng
OPINI
BINJAI Ketua DPRD Kota Binjai, Hj. Gusuartini Br Surbakti, menerima audiensi pengurus Satuan Pelajar dan Mahasiswa Ikatan Pemuda Karya (
NASIONAL
KATINGAN Kepolisian telah mengamankan tiga orang yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap anggota Satresnarkoba Polres Katingan s
HUKUM DAN KRIMINAL
LABUHANBATU SELATAN Kepolisian mengungkap kronologi kecelakaan beruntun yang melibatkan sedikitnya 13 kendaraan di Jalan Jenderal Sudirm
PERISTIWA
LABUHANBATU SELATAN Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan memastikan seluruh korban kecelakaan maut di pusat Kota Kotapinang mendapat
PEMERINTAHAN
LANGKAT Tiorita Surbakti resmi menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat setelah menerima Surat Keputusan penunjuka
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Tongkat estafet kepemimpinan di Kepolisian Daerah (Polda) Aceh resmi berganti. Irjen Pol. Ruddi Setiawan menerima Pataka Pold
NASIONAL
MEDAN Kota Medan tidak hanya dikenal sebagai pusat perdagangan dan ibu kota Sumatera Utara, tetapi juga menyimpan jejak panjang perkemba
PARIWISATA
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menyepakati 26 kerja sama strategis dalam pertemuan b
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya telah beberapa kali mem
PEMERINTAHAN