Dikejar Target 31 Desember: Pembangunan 919 Huntap Rp 299 Miliar di Sumut Dikebut
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
MEDAN – Roda pemerintahan di Kabupaten Langkat dipastikan tetap berjalan setelah Wakil Bupati Langkat, Tiorita Surbakti, resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Langkat.
Penunjukan tersebut dilakukan menyusul penangkapan Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Keputusan itu diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Medan, Senin (6/7/2026), setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.Baca Juga:
"Kemarin kita sudah berkoordinasi dengan Kemendagri, dengan Pak Mendagri langsung, diminta segera melaksanakan penunjukan Plt agar berjalannya roda pemerintahan di Kabupaten Langkat tetap normal. Oleh karena itu, tadi barusan ini kami sudah menyerahkan surat keputusannya untuk Bu wakil bupati menjadi pelaksana tugas bupati," ujar Bobby Nasution.
Menurut Bobby, langkah tersebut diambil agar pelayanan publik dan jalannya pemerintahan di Kabupaten Langkat tidak terganggu meski kepala daerah definitif sedang menjalani proses hukum.
Bobby Nasution mengaku prihatin karena Kabupaten Langkat kembali terseret kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
Ia menilai dampak terbesar dari praktik korupsi justru dirasakan masyarakat.
"Ini sangat disayangkan ini kembali ya, Langkat menjadi penangkapan oleh KPK kepada bupati. Tentu yang pertama yang terkorbankan adalah masyarakat yang menjadi korban utama, karena uangnya yang digunakan ini uang untuk membangun daerah, untuk anak-anak sekolah. Jadi harapan kita ini tidak terjadi lagi," ucapnya.
Ia menegaskan bahwa dana yang semestinya digunakan untuk pembangunan daerah dan kepentingan masyarakat tidak boleh disalahgunakan demi kepentingan pribadi.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga menyinggung pentingnya membangun sistem pemerintahan yang baik.
Namun menurutnya, sistem yang kuat tetap membutuhkan aparatur yang memiliki integritas.
"Pertama, kita bilang sistemnya harus benar-benar baik. Kedua, kalau sistemnya sudah baik, ini kembali ke personalnya. Secanggih apa pun sistem, pastikan sistem ini yang menjalankan adalah person to person-nya. Kalau person to person-nya punya niat yang tidak baik, secanggih apa pun sistemnya, pasti ada, pasti ada sela-sela untuk, untuk menembusnya," ungkapnya.
MEDAN Pemerintah menargetkan pembangunan 919 unit hunian tetap (huntap) di Sumatera Utara (Sumut) rampung paling lambat 31 Desember 2026.
PEMERINTAHAN
JAKARTA Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai tekanan dan tantangan politik merupakan bagian penting dalam membentuk karakter seora
POLITIK
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang bergulir setelah pu
POLITIK
BINJAI Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Dr. Djoelham Binjai, drg. Doni Asrin, mendatangi rumah duka keluarga pasien yang mening
KESEHATAN
JAKARTA TNI menahan Letkol Inf Arman, Kepala Seksi Intelijen Gartap 1/Jakarta, terkait dugaan penyewaan rumah dinas di Kompleks Perumaha
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan dirinya tetap menjadi kader Partai Gerindra meskipun mertuanya, Presiden ke7 RI
POLITIK
MEDAN Perum BULOG mencatatkan realisasi pengadaan beras nasional sebesar 4.115.014 ton setara beras hingga 8 Oktober 2026. Angka tersebu
PERTANIAN AGRIBISNIS
ACEH BESAR Ketua Majelis Syura Dewan Dakwah Aceh, Prof. Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA, mengajak umat Islam menjadikan ajaran d
AGAMA
BINJAI Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kota Binjai, Dr. Agus Purwanto, S.Pd., M.Kesos., menegaskan pentingnya kaderi
NASIONAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menanggapi polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah Mahkama
POLITIK