JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabatbirokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melanggengkan praktik korupsi.
Pernyataan ini disampaikannya dalam forum internal pemerintah, Jumat (13/2/2026), menekankan bahwa pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama bagi kemajuan bangsa.
"Semua pejabat yang melanggar aturan dan hukum akan diganti. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan lembaga-lembaga negara," kata Prabowo.
Prabowo menegaskan, aparat birokrasi di bawah pemerintahannya wajib mengubah gaya kerja agar jauh dari praktik korupsi dan ketidakadilan.
"There is nobody that cannot be replaced," ujarnya tegas.
Dalam perintahnya, Presiden sudah melibatkan Danantara, BP BUMN, Kementerian PAN-RB, serta seluruh kementerian dan lembaga negara untuk melakukan evaluasi, pencopotan, dan penggantian pejabat yang terbukti melanggar hukum.
Tujuannya, agar pejabat yang tersisa benar-benar mampu menjalankan tugas tanpa kepentingan pribadi maupun kelompok.
Lebih jauh, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah menindak pejabat bermasalah.
Ia menilai langkah penegakan hukum sebagai cara efektif untuk menjaga integritas pemerintahan.
"Saya terima kasih kepada semua penegak hukum yang telah bekerja keras," ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan good governance, sekaligus menyiapkan generasi baru birokrat yang bersih dan profesional, sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan adil.*