Sidang Vonis Hari Ini, Nasib Nurhadi Ditentukan Majelis Hakim Tipikor
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas pejabat birokrasi di kementerian dan lembaga negara yang masih melanggengkan praktik korupsi.
Pernyataan ini disampaikannya dalam forum internal pemerintah, Jumat (13/2/2026), menekankan bahwa pemerintahan yang bersih menjadi syarat utama bagi kemajuan bangsa.
"Semua pejabat yang melanggar aturan dan hukum akan diganti. Putra-putri Indonesia yang terbaik akan kita siapkan untuk mengambil alih kepemimpinan lembaga-lembaga negara," kata Prabowo.Baca Juga:
Ia menambahkan, pemerintah tengah menyiapkan generasi muda melalui pembangunan 10 universitas baru dan satu lembaga khusus administrasi pemerintahan.
Prabowo menegaskan, aparat birokrasi di bawah pemerintahannya wajib mengubah gaya kerja agar jauh dari praktik korupsi dan ketidakadilan.
"There is nobody that cannot be replaced," ujarnya tegas.
Dalam perintahnya, Presiden sudah melibatkan Danantara, BP BUMN, Kementerian PAN-RB, serta seluruh kementerian dan lembaga negara untuk melakukan evaluasi, pencopotan, dan penggantian pejabat yang terbukti melanggar hukum.
Tujuannya, agar pejabat yang tersisa benar-benar mampu menjalankan tugas tanpa kepentingan pribadi maupun kelompok.
Lebih jauh, Prabowo menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah menindak pejabat bermasalah.
Ia menilai langkah penegakan hukum sebagai cara efektif untuk menjaga integritas pemerintahan.
"Saya terima kasih kepada semua penegak hukum yang telah bekerja keras," ujarnya.
Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan good governance, sekaligus menyiapkan generasi baru birokrat yang bersih dan profesional, sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih maju dan adil.*
JAKARTA Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, menjalani sidang pembacaan vonis atas kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan ti
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari dalam seminggu, khususn
EKONOMI
MEDAN Proses pengalihan status tahanan Amsal Christy Sitepu, terdakwa kasus dugaan korupsi video profil desa di Kabupaten Karo, Sumatera
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pihaknya menindaklanjuti seluruh laporan masyarakat terkait
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Komisi III DPR, Safaruddin, menekankan perlunya penguatan seleksi hakim untuk memastikan kualitas peradilan di Indonesia
POLITIK
JAKARTA Pemerintah resmi memberlakukan paket 8 kebijakan transformasi budaya kerja nasional mulai 1 April 2026. Langkah ini diambil seba
PEMERINTAHAN
SEOUL Kedatangan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Seoul, Korea Selatan, pada Selasa (31/3/2026) disambut dengan penuh ant
PEMERINTAHAN
MEDAN Seorang koordinator juru parkir (jukir) di Pasar Sukaramai, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, menjadi korban pengeroyokan oleh sek
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, Pertamina Patra Niaga, memastikan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Apri
EKONOMI
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyelidikan terhadap dugaan rasuah dalam penyelenggaraan dan pembagian kuota haji
HUKUM DAN KRIMINAL