Hardiknas 2026: SPK Soroti Rendahnya Gaji Dosen hingga Kritik Anggaran Pendidikan untuk MBG

Mereka menilai pengalihan anggaran sebesar Rp223,55 triliun atau sekitar 29,07 persen dari total anggaran pendidikan berpotensi memperburuk kondisi keuangan kampus dan mengancam keberlangsungan tenaga pengajar non-ASN.

Menurut SPK, implementasi program MBG di lingkungan kampus juga dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi merendahkan fungsi perguruan tinggi.

"Pembukaan dapur MBG merendahkan posisi kampus menjadi sekadar event organizer," tulis SPK.

Tak hanya itu, SPK turut menyoroti berbagai aturan administratif yang dinilai memberatkan dosen, termasuk kewajiban surat tugas dan dokumen administratif lain dalam pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD).

Mereka menilai aturan tersebut berpotensi memicu praktik birokrasi berlebihan di lingkungan pendidikan tinggi.

Sebagai langkah lanjutan, SPK menyatakan akan mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada pekerja kampus.

Mereka juga berencana menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan penetapan upah minimum bagi dosen dan pekerja kampus.

SPK menutup pernyataannya dengan mengajak civitas akademika untuk lebih kritis terhadap kebijakan pendidikan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan tenaga pengajar.*

(tt/ad)

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik? Ini Penjelasan Pemerintah

Potongan Ojol Turun ke 8%, Benarkah Pendapatan Driver Naik? Ini Kata Ekonom

30 Ribu Lowongan Manajer Kopdes Dibuka, Ternyata Segini Gajinya!

Bahlil Ungkap Rencana LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG: Lebih Murah 40 Persen

Wagub Fadhlullah Perkuat Sinergi Ulama–Umara dalam Pembangunan, Bahas Peran Strategis Dayah untuk Masa Depan Aceh

Bahlil: Indonesia Pilih Jalan Sendiri Hadapi Gejolak Energi Global