Hardiknas 2026: SPK Soroti Rendahnya Gaji Dosen hingga Kritik Anggaran Pendidikan untuk MBG

JAKARTA — Serikat Pekerja Kampus (SPK) menilai peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 menjadi momentum refleksi atas kondisi pendidikan nasional yang dinilai semakin menjauh dari cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam pernyataan tertulis yang dirilis pada Sabtu, 2 Mei 2026, SPK menyebut negara justru terjebak dalam kebijakan yang dianggap menekan martabat para pendidik, khususnya dosen dan guru.

"Namun tahun ini, SPK mencatat negara makin jauh dari ide dasar mencerdaskan kehidupan bangsa dan terjebak dalam kebijakan yang menindas martabat pendidik," demikian pernyataan SPK.

Baca Juga:

• Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik? Ini Penjelasan Pemerintah

SPK menyoroti persoalan kesejahteraan dosen yang dinilai masih jauh dari layak.

Berdasarkan data yang mereka himpun, sebanyak 42,9 persen dosen di Indonesia disebut hanya menerima pendapatan tetap di bawah Rp3 juta per bulan.

Bahkan, menurut SPK, masih terdapat dosen di perguruan tinggi swasta yang menerima upah di bawah Rp900 ribu per bulan.

Mereka menyebut kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan negara terhadap profesi pendidik di tingkat perguruan tinggi.

"Penghasilan dosen di Indonesia teramat miris," tulis SPK.

Selain menyoroti rendahnya pendapatan dosen, SPK juga mengkritik sistem perlindungan tenaga kerja yang dinilai belum mengakomodasi profesi guru dan dosen secara adil.

Menurut mereka, tenaga pendidik saat ini tidak mendapatkan perlindungan layaknya pekerja sektor lain karena tidak masuk dalam skema perlindungan ketenagakerjaan, termasuk soal upah minimum.

"Negara telah melakukan diskriminasi sistematis dengan mengeksklusi guru dan dosen dari rezim perlindungan ketenagakerjaan," tulis mereka.

SPK juga menyinggung kebijakan pemerintah terkait pengalokasian anggaran pendidikan yang sebagian digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Mereka menilai pengalihan anggaran sebesar Rp223,55 triliun atau sekitar 29,07 persen dari total anggaran pendidikan berpotensi memperburuk kondisi keuangan kampus dan mengancam keberlangsungan tenaga pengajar non-ASN.

Menurut SPK, implementasi program MBG di lingkungan kampus juga dinilai tidak tepat sasaran dan berpotensi merendahkan fungsi perguruan tinggi.

"Pembukaan dapur MBG merendahkan posisi kampus menjadi sekadar event organizer," tulis SPK.

Tak hanya itu, SPK turut menyoroti berbagai aturan administratif yang dinilai memberatkan dosen, termasuk kewajiban surat tugas dan dokumen administratif lain dalam pelaporan Beban Kinerja Dosen (BKD).

Mereka menilai aturan tersebut berpotensi memicu praktik birokrasi berlebihan di lingkungan pendidikan tinggi.

Sebagai langkah lanjutan, SPK menyatakan akan mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada pekerja kampus.

Mereka juga berencana menempuh jalur hukum ke Mahkamah Konstitusi guna memperjuangkan penetapan upah minimum bagi dosen dan pekerja kampus.

SPK menutup pernyataannya dengan mengajak civitas akademika untuk lebih kritis terhadap kebijakan pendidikan nasional yang dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan tenaga pengajar.*

(tt/ad)

Iuran BPJS Kesehatan Bakal Naik? Ini Penjelasan Pemerintah

Potongan Ojol Turun ke 8%, Benarkah Pendapatan Driver Naik? Ini Kata Ekonom

30 Ribu Lowongan Manajer Kopdes Dibuka, Ternyata Segini Gajinya!

Bahlil Ungkap Rencana LPG 3 Kg Bakal Diganti CNG: Lebih Murah 40 Persen

Wagub Fadhlullah Perkuat Sinergi Ulama–Umara dalam Pembangunan, Bahas Peran Strategis Dayah untuk Masa Depan Aceh

Bahlil: Indonesia Pilih Jalan Sendiri Hadapi Gejolak Energi Global