Sebagai lembaga pengawas, DPRD dinilai perlu meminta penjelasan dari Dinas Pendidikan terkait molornya pengumuman yang telah dijadwalkan.
Masyarakat mempertanyakan efektivitas sistem yang digunakan jika jadwal yang telah ditetapkan sendiri tidak dapat dipenuhi.
Apalagi sistem tersebut dibangun untuk memberikan kemudahan, transparansi, dan kepastian layanan kepada masyarakat.
Hingga Sabtu (20/6/2026), belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara mengenai penyebab belum diumumkannya hasil seleksi SPMB.
Upaya konfirmasi kepada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara, Tobok Situmorang, juga belum memperoleh respons.
Berita ini akan diperbarui setelah pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara memberikan keterangan resmi.*
(ad)
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang yang dilakukan Executive Chairman Tempo Scan Group, Handojo S
HUKUM DAN KRIMINAL
ACEH Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Aceh pada Kamis, 24 September 2026.
NASIONAL
SUMUT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada Kamis, 24 Sept
NASIONAL
BALI Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk sejumlah wilayah di Provinsi Bali pada Kami
NASIONAL
YOGYAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (D
NASIONAL
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta pada Kamis, 24 September
NASIONAL
JAWA BARAT Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat pada Kamis, 24 Sep
NASIONAL
JAKARTA Peneliti ISEASYusof Ishak Institute Made Supriatma mengungkap sejumlah skenario politik apabila Mahkamah Konstitusi (MK) mengabul
POLITIK
JAKARTA Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyoroti keberadaan sejumlah dokumen terkait ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang disebut
POLITIK
MUARASABAK Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Muara Sabak terus meningkatkan pengawasan keselamatan dan keamanan
PEMERINTAHAN
