Permohonan JC Sony Sonjaya Ditolak, Kejagung: Dia Pelaku Utama Kasus Korupsi MBG
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
TANGSEL — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan.
Sejumlah persoalan mulai dari dugaan manipulasi dokumen, penyalahgunaan status ekonomi, hingga ketidaksesuaian data sosial ekonomi dilaporkan muncul di berbagai daerah.
Di tengah situasi itu, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ikut menjadi perhatian.Baca Juga:
Data yang tidak sesuai kondisi lapangan disebut berpotensi membuat peserta didik dari keluarga kurang mampu justru gagal masuk jalur afirmasi, meski kebijakan tersebut sejatinya disiapkan untuk mereka.
Persoalan ini dinilai dapat menghambat tujuan utama jalur afirmasi, yakni memberi akses pendidikan yang lebih setara bagi kelompok masyarakat rentan.
Praktisi hukum dan akademisi, Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Sunan, menegaskan bahwa jalur afirmasi merupakan kebijakan negara yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial.
"Jalur afirmasi hadir sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, validitas data menjadi faktor yang sangat menentukan agar bantuan dan kesempatan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak," ujar Bang Sunan, Selasa (23/6/2026).
Ia menilai persoalan data desil dalam DTSEN tidak bisa dipandang sebagai urusan administrasi semata.
Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak langsung pada hilangnya hak warga negara dalam mengakses pendidikan.
Kelompok masyarakat yang disebut paling rentan terdampak antara lain keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh harian, penyandang disabilitas, lansia, serta rumah tangga yang masuk kategori rentan miskin.
Dalam praktiknya, kondisi ekonomi mereka tidak selalu tercatat secara akurat dalam sistem pendataan nasional.
Akibatnya, tidak sedikit siswa dari keluarga kurang mampu yang justru tidak bisa mengakses jalur afirmasi karena data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) menolak permohonan status justice collaborator (JC) yang diajukan tersangka Sony Sonjaya (SS), mantan
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah memperluas uji coba sistem digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlinsos (Perlindungan Sosial). Kota Medan menja
PEMERINTAHAN
MEDAN Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut) menangkap seorang bandar narkoba asal Kabupaten Labuhanbatu yang jug
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Pemerintah Kota (Pemkot) Medan berencana membangun atau merehabilitasi gedung Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan. Untuk proyek
PEMERINTAHAN
MEDAN Danau Toba resmi ditetapkan sebagai tuan rumah Geotourism Festival and International Conference (Geofest) ke7. Agenda berskala in
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menegaskan bahwa status Green Card UNESCO yang kembali dipertahankan
PARIWISATA
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mengikuti secara daring peresmian 1.151 kilometer jalan daerah yang t
PEMERINTAHAN
JAKARTA Sektor koperasi kembali bergerak memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah. Koperasi Produsen Syariah Gambir Anam Koto Man
PERTANIAN AGRIBISNIS
TANGSEL Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan. Sejumlah persoala
PENDIDIKAN
JAKARTA Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastrukt
POLITIK