BREAKING NEWS
Selasa, 23 Juni 2026

DTSEN Bermasalah, Jalur Afirmasi SPMB 2026 Dikhawatirkan Salah Sasaran

gusWedha - Selasa, 23 Juni 2026 16:32 WIB
DTSEN Bermasalah, Jalur Afirmasi SPMB 2026 Dikhawatirkan Salah Sasaran
Praktisi hukum dan akademisi, Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Sunan. (foto: Ist/BITV)
Berita Terkini, Eksklusif di Saluran WhatsApp bitvonline.com
+ Gabung

TANGSEL — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jalur Afirmasi Tahun Ajaran 2026/2027 kembali menjadi sorotan.

Sejumlah persoalan mulai dari dugaan manipulasi dokumen, penyalahgunaan status ekonomi, hingga ketidaksesuaian data sosial ekonomi dilaporkan muncul di berbagai daerah.

Di tengah situasi itu, akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ikut menjadi perhatian.

Baca Juga:

Data yang tidak sesuai kondisi lapangan disebut berpotensi membuat peserta didik dari keluarga kurang mampu justru gagal masuk jalur afirmasi, meski kebijakan tersebut sejatinya disiapkan untuk mereka.

Persoalan ini dinilai dapat menghambat tujuan utama jalur afirmasi, yakni memberi akses pendidikan yang lebih setara bagi kelompok masyarakat rentan.

Praktisi hukum dan akademisi, Dr. (c) M. Sunandar Yuwono, S.H., M.H., atau yang akrab disapa Bang Sunan, menegaskan bahwa jalur afirmasi merupakan kebijakan negara yang dirancang untuk mengurangi kesenjangan sosial.

"Jalur afirmasi hadir sebagai bentuk keberpihakan negara kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, validitas data menjadi faktor yang sangat menentukan agar bantuan dan kesempatan yang diberikan benar-benar diterima oleh pihak yang berhak," ujar Bang Sunan, Selasa (23/6/2026).

Ia menilai persoalan data desil dalam DTSEN tidak bisa dipandang sebagai urusan administrasi semata.

Menurutnya, kesalahan data dapat berdampak langsung pada hilangnya hak warga negara dalam mengakses pendidikan.

Kelompok masyarakat yang disebut paling rentan terdampak antara lain keluarga berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh harian, penyandang disabilitas, lansia, serta rumah tangga yang masuk kategori rentan miskin.

Dalam praktiknya, kondisi ekonomi mereka tidak selalu tercatat secara akurat dalam sistem pendataan nasional.

Akibatnya, tidak sedikit siswa dari keluarga kurang mampu yang justru tidak bisa mengakses jalur afirmasi karena data mereka tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Editor
: Adelia Syafitri
0 komentar
Tags
beritaTerkait
PDIP Disebut Dalangi Aksi Mahasiswa, Deddy Sitorus Balik Sindir AHY: Jangan Menghasut!
Viral! Mahasiswa Terima Uang Usai Bertemu Gibran, BEM FH UBK Ajukan 10 Tuntutan
Massa APMB Kepung DPRD Sumut, Desak Perbaikan Jalan Penghubung Asahan-Tanjungbalai
Gubernur Aceh Lantik Dr. Misran Fuadi sebagai Kepala Dinas Syariat Islam Aceh
KTNA Simalungun Tampil di PENAS XVII Gorontalo, Bupati Anton Saragih Apresiasi Produk Unggulan Daerah
Wakil Bupati Asahan Buka Rakorpem Juni 2026, Dorong Penguatan Clean Governance Menuju Kabupaten Percontohan Anti Korupsi
komentar
Masuk untuk memberikan atau membalas komentar.
beritaTerbaru