Demokrat Bicara Pilpres 2029, Sebut Belum Ada Nama Capres Selain Prabowo
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA - Usulan agar Program Magang Nasional diperluas bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencuat dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR dengan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli.
Usulan itu dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan lulusan perguruan tinggi, tetapi juga lulusan sekolah menengah, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses industri yang masih terbatas.
Saat ini, Program Magang Nasional yang memberikan uang saku setara Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) hanya ditujukan bagi lulusan baru jenjang diploma dan sarjana.Baca Juga:
Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama atau Uya Kuya, meminta Kementerian Ketenagakerjaan memastikan program tersebut dapat menjangkau lebih banyak lulusan, termasuk lulusan SMA dan SMK di seluruh Indonesia.
"Bagaimana Kemnaker ini memastikan bahwa program Magang Nasional dapat dirasakan oleh seluruh lulusan SMK dan SLTA sederajat di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan akses ke dunia industri," ujar Uya Kuya dalam rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah akan lebih dahulu mempelajari ketentuan yang berlaku sebelum mengambil keputusan.
Menurut dia, apabila memungkinkan, perluasan peserta Program Magang Nasional bagi lulusan SMA dan SMK dapat dipertimbangkan mulai angkatan ketiga.
"Mungkin angkatan ketiga nanti, kita akan lihat apakah ini juga bisa kita perluas untuk mereka yang lulusan SMA dan SMK, untuk magang," kata Yassierli.
Saat ini, kata dia, pemerintah masih mempersiapkan pelaksanaan Program Magang Nasional angkatan kedua.
Yassierli menjelaskan bahwa kebutuhan lulusan SMA dan SMK berbeda dengan lulusan perguruan tinggi.
Berdasarkan kajian sementara pemerintah, lulusan sekolah menengah lebih membutuhkan sertifikasi keterampilan agar memiliki daya saing saat memasuki dunia kerja.
Sementara itu, lulusan diploma dan sarjana dinilai lebih membutuhkan pengalaman langsung di lingkungan kerja melalui program magang.
"Walaupun di paparan kami kita sudah sampaikan, itu dua tipologi yang berbeda. Saat ini kami melihat adik-adik kita lulusan SMA dan SMK itu yang dibutuhkan sertifikasi. Untuk lulusan perguruan tinggi yang dibutuhkan itu adalah exposure tempat kerja," terang Yassierli.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari DPR.
Kementerian Ketenagakerjaan akan mengkaji kemungkinan agar lulusan SMA dan SMK, khususnya yang berada di daerah dengan akses industri terbatas, juga memperoleh kesempatan mengikuti Program Magang Nasional.
"Itu asumsi kami saat ini. Tapi, tadi ketika ada masukan untuk kita juga memperhatikan mereka SMA dan SMK yang di daerah untuk mendapatkan kesempatan yang sama, nanti kami akan kaji," tutur Yassierli.
Apabila rencana tersebut terealisasi, cakupan Program Magang Nasional akan menjadi lebih luas dan berpotensi membuka kesempatan bagi lebih banyak lulusan sekolah menengah untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus meningkatkan kesiapan memasuki dunia industri.* (d/ad)
JAKARTA Partai Demokrat menyatakan belum membahas calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden
POLITIK
JAKARTA Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap dugaan kerugian keuangan negara sebesar Rp863,84 miliar dalam kasus dugaan korupsi pengada
HUKUM DAN KRIMINAL
KENDAL Badan Gizi Nasional (BGN) membantah informasi yang mengaitkan penemuan jenazah pria di sebuah bangunan kosong di Kabupaten Kendal,
HUKUM DAN KRIMINAL
OlehAndang SubahariantoPEMBACA yang budiman tentu bertanyatanya. Mengapa pejabat publik di banyak negara relatif gampang berkata, Saya mu
OPINI
BATU BARA Bentuk kepedulian terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat ditunjukkan oleh salah seorang pengusaha ponsel, Muhammad Mus
NASIONAL
BINJAI Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Binjai menggelar bakti sosial dengan membagikan 500 goni beras kepada wa
NASIONAL
BANDA ACEH Polda Aceh mengerahkan 1.820 personel untuk mengamankan pembukaan Muzakarah Internasional Ulama Tauhid Sufi KeII Tahun 2026
NASIONAL
BANDA ACEH Direktur Intelijen dan Keamanan (Dirintelkam) Polda Aceh Kombes Pol. Said Anna Fauza mewakili Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi S
NASIONAL
BATU BARA Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Labuhan Ruku terus berupaya meningkatkan kreativitas dan semangat warga binaan melalu
NASIONAL
JAKARTA Asalusul Pasal 18 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum
HUKUM DAN KRIMINAL