Usut Joki Akademik & Jurnal Predator! Guru Besar USU Desak Pembentukan Komite Integritas Riset Nasional

"Peneliti cenderung mengejar hasil positif, memecah satu studi menjadi banyak artikel (salami slicing), dan menghindari studi replikasi. Praktik tersebut ikut memperparah krisis reprodusibilitas yang banyak dibahas dalam literatur metasains," katanya.

Di sisi lain, OK Saidin menyebut Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang cukup lengkap dalam bidang riset. Salah satunya UU Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Selain itu terdapat Perpres Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) 2017-2045, Perpres Nomor 78 Tahun 2021 yang mengatur pembentukan BRIN, serta UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025-2045.

Namun, menurut OK Saidin, implementasi ekosistem riset nasional masih menghadapi sejumlah persoalan. Ia menyoroti pendanaan riset dan pengembangan yang masih berada di kisaran 0,2-0,3 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Dia juga menilai peta jalan penelitian belum sepenuhnya terhubung dengan anggaran dan kebutuhan industri. Di sisi lain, integritas akademik masih menghadapi tantangan, termasuk persoalan publikasi pada jurnal predator, praktik joki karya ilmiah, serta dugaan manipulasi dalam pemenuhan syarat akademik untuk kenaikan jabatan Guru Besar.

Karena itu, OK Saidin menilai reformasi tata kelola riset perlu dilakukan secara menyeluruh, baik dari sisi pendanaan, kolaborasi antarbidang ilmu, sistem penilaian, maupun pengawasan terhadap integritas akademik.* (dh)