DPR Akan Bawa RUU PPRT & Hak Cipta ke Paripurna Besok, Ini Targetnya
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
Batu Bara – Masyarakat Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap proyek peningkatan kapasitas jalan pada ruas Jalan Desa Bagan Baru menuju Desa Kapal Merah,Rabu 19/6/2024.
Proyek dengan nilai kontrak Rp. 3.708.512.675,29, No Kontrak : 02/SP/PK/PPK-BKP/DPUTR-BB/2023 yang dimenangkan oleh CV. Asean Group Tahun Anggaran 2023, kini sudah mengalami kerusakan parah meski belum genap satu tahun, Rabu (19/06/2024), kondisi jalan yang hancur terpantau oleh awak media, menambah kekecewaan masyarakat yang merasa diabaikan.
Jalan yang seharusnya menjadi sarana peningkatan mobilitas dan kesejahteraan warga kini justru menjadi masalah baru. Berdasarkan pantauan di lapangan, sebagian besar jalan sudah mengalami kerusakan seperti aspal yang terkelupas, lubang-lubang besar, dan permukaan jalan yang bergelombang.
Kerusakan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kualitas pengerjaan dan pengawasan proyek yang menelan anggaran lebih dari 3 miliar rupiah.
Salah seorang warga yang enggan disebut namanya menyatakan, “Sangat kecewa dengan bangunan jalan tahun anggaran 2023 yang saat ini aspalnya sudah terkelupas, padahal anggarannya menurut papan informasi mencapai 3 milyar lebih. Kami merasa dibohongi dan dirugikan dengan kondisi jalan seperti ini.”
Kerusakan jalan ini tidak hanya menghambat aktivitas sehari-hari masyarakat tetapi juga menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini sangat disayangkan karena pembangunan infrastruktur jalan seharusnya memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Masyarakat berharap ada tindak lanjut yang serius dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menginvestigasi penyebab kerusakan jalan ini. Mereka juga mendesak adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab jika ditemukan adanya kelalaian atau tindakan curang dalam proses pembangunan.
“Masyarakat menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pembangunan. Kami berharap Presiden dan pihak terkait bisa turun tangan untuk mengusut masalah ini agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tambah seorang warga lainnya yang juga memilih untuk tidak disebut namanya.
Dengan harapan adanya perhatian serius dari pemerintah, masyarakat Nibung Hangus ingin memastikan bahwa pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh negara benar-benar memberikan manfaat yang optimal dan berkelanjutan.red
JAKARTA DPR RI Akan Bawa RUU PPRT dan Hak Cipta ke Paripurna Besok, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan Rancangan UndangU
POLITIK
JAKARTA Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan masyarakat di wilayah pesisir Indonesia waspada terhadap pot
NASIONAL
REJANG LEBONG Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti dugaan praktik ijon proyek yang melibatkan Bupati Rejang Lebong, Muha
HUKUM DAN KRIMINAL
BANDA ACEH Empat Tahun Buron, Terpidana Kasus Cabul Akhirnya Ditangkap Kejati Aceh. Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Tinggi Aceh ber
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait kasus dugaan korup
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Agus Sugiarto, memaparkan tujuh masalah mendasar yang masih di
EKONOMI
JAKARTA Pemerintah memastikan tidak memberikan diskon tarif tol pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meng
NASIONAL
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan pihak PT Statika Mitra Sarana (SMS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan s
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengungkapkan rencananya untuk melaksanakan Salat Idulfitri 2026 di luar Kota Medan. Loka
NASIONAL
JAKARTA Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Arfian menyampaikan permohonan maaf secara terbuka di hadapan Komisi III DPR RI, Rabu (11/3/2
NASIONAL