Kapolri: Perpanjangan Masa Pensiun hingga 60 Tahun Jadi Hak Prerogatif Presiden
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN – Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Sumut Yahdi Khoir Harahap, menyatakan siap berkolaborasi melaksanakan program-program Muhammadiyah Sumut yang sebelumnya telah dirancang dengan baik.
"Selama ini, kita memang sudah banyak bersinergi dengan Muhammadiyah di Sumut dalam melaksanakan program dakwah. Dan, Insya Allah, kita akan terus komit membantu," jelas Yahdi Khoir Harahap, Selasa (25/02/2025).
Penjelasan tersebut disampaikan Yahdi Khoir Harahap ketika menerima audiensi pengurus Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dan Lembaga Pengembangan Cabang Ranting & Pembinaan Masjid (LPCRPM), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumut, di ruang kerjanya di DPRD Sumut.
Audiensi tersebut dipimpin langsung Koordinator Bidang (Korbid) MPM dan LPCRPM PWM Sumut Hasrat Efendi Samosir. Dari MPM sendiri hadir Sekretaris MPM PWM Sumut Abyadi Siregar dan pengurus lain seperti Maulana Malik Mutaqin, Azrun Parinduri, Rahmat dan Joko. Sementara dari LPCRPM hadir Partaonan Harahap.
Yahdi Khoir sendiri mengaku akan memberi dukungan terhadap program-program dakwah Muhammadiyah tersebut melalui pemanfaatan dana pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD.
"Di beberapa daerah, dana Pokir ini kita manfaatkan membantu masyarakat, seperti menyalurkan bantuan ternak, bibit ikan lele, ikan gurami, nila dan bibit ikan jenis lain," jelas Yahdi.
Tidak hanya itu, lanjut Yahdi. Di sektor pertanian, dana Pokir anggota dewan tersebut digunakan untuk pengadaan alat-alat sistem pertanian (Alsintan), membangun jaringan irigasi, perbaikan tanggul, infrastruktur dan sebagainya. "Banyak dana Pokir saya disalurkan melalui program irigasi pertanian," jelasnya.

LIMA PROBLEMA PETANI
Lebih jauh, Yahdi menjelaskan, sesungguhnya, ada lima problema yang dihadapi petani selama ini. Pertama, menyangkut soal ketersediaan air (irigasi). Kedua, terkait soal ketersediaan pupuk, obat-obatan dan benih. Ketiga, persoalan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM).
Persoalan keempat adalah terkait keterbatasan penyuluh pertanian. Dan terakhir adalah, persoalan ketiadaan permodalan petani itu sendiri. "Banyak petani yang terjerat tengkulak," tegasnya.
Yahdi Khoir Harahap sendiri mengaku, kewenangannya sebagai anggota DPRD Provinsi adalah terkait soal irigasi pertanian. "Karena itulah, banyak anggaran Pokir saya salurkan melalui pembangunan irigasi pertanian," jelasnya.
Sebelumnya, Hasrat Samosir menyampaikan beberapa program Muhammadiyah Sumut, khususnya program di MPM dan LPCRPM PWM Sumut yang harus direalisasikan. Dan, program-program tersebut membutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak.
Hasrat menjelaskan, program-program itu sendiri, merupakan amanah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Muhamadiyah, khususnya MPM dan LPCRPM.
Abyadi Siregar merincikan program MPM PWM Sumut yang menargetkan pembentukan Jamaah Tani Muhammadiyah (Jatam) dan Jamaah Nelayan Muhammadiyah (Jalamu).
"Dalam rangka pembentukan komunitas Jatam dan Jalamu tersebut, maka MPM PWM Sumut merencanakan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) yang menghadirkan petani dan nelayan sebagai peserta," jela Abyadi Siregar.
Pada kesempatan itu, Hasrat Samosir menyerahkan buku karyanya sendiri berjudul "Masa Depan Partai Politik Islam di Indonesia" langsung kepada Yahdi Khoir Harahap dan kepada anggta Fraksi PKS DPRD Sumut Dedi Iskandar.*
JAKARTA Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa ketentuan mengenai masa jabatan dan batas usia pensiun Kapolri hin
NASIONAL
MEDAN Transformasi digital menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan res
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengajak seluruh pemerintah kota di Indonesia memperkuat kolaborasi untuk mendorong inves
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan komitmennya dalam memperkuat transformasi digital pemerintahan melalui sinergi denga
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
LANGKAT 1 Juli 2026 Dugaan keterlambatan penyerahan surat undangan Bantuan Sosial (Bansos) kepada salah seorang warga Dusun III Desa P
PEMERINTAHAN
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan sinyal bahwa harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berpotensi mengalami penurunan
EKONOMI
JAKARTA Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur mengizinkan media melakukan siaran langsung (live) pada sidang perdana Tifauzia Tyassuma al
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyiapkan santunan bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) calon pe
NASIONAL
JAKARTA Komisi I DPR RI menyetujui dua Rancangan UndangUndang (RUU) tentang pengesahan kerja sama pertahanan antara Indonesia dengan Tu
POLITIK