Kemnaker Integrasikan Data BPJS dan K3, Pengawasan Ketenagakerjaan Masuk Era Baru
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
JAKARTA -Warga Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta, bernama Faradilla (22) mengungkapkan kekhawatirannya terkait kompensasi pembebasan lahan yang tidak sesuai dengan harapan mereka.
Faradilla, yang tinggal bersama keluarganya di bantaran Kali Ciliwung, mengatakan bahwa mereka tidak menolak penggusuran, namun merasa khawatir jika kompensasi yang diberikan tidak memadai.
Menurut Faradilla, saat banjir 2020, pihak kelurahan menyebutkan bahwa ada 7 ahli waris di keluarga mereka.
Namun, jika mereka diberikan rumah susun sederhana sewa (rusunawa), hanya satu unit yang diberikan untuk keluarga tersebut.
"Pak Lurah bilang waktu banjir 2020, kami kan ada 7 ahli waris. Kalau misalnya dapat rusun, itu cuma satu. Nah, awalnya kami kira itu dapat semuanya," ujar Faradilla, pada Sabtu (8/3/2025).
Meski informasi tersebut sudah disampaikan beberapa waktu lalu dan belum dipastikan kebenarannya, keluarga Faradilla tetap merasa cemas mengenai nasib mereka.
"Kapan sih mau digusur? Kalau digusur kan, sudah enggak banjir lagi. Walau rumahnya kecil, ya setidaknya mamah enak, kondisi mamah sudah menurun, kasihan juga," tambah Faradilla, yang berharap bisa segera mendapatkan hunian yang lebih layak.
Sementara itu, tetangga Faradilla, Sugeng (68), menyatakan bahwa dirinya merasa berat hati dengan pembebasan lahan tersebut, meski kawasan tempat tinggalnya sering terkena banjir.
"Kalau satu orang enggak setuju, katanya ditinggal. Misalnya ada 60 orang, 50 setuju, 10 enggak. Ya tetap saja gitu yang 10 ikut yang banyak," ungkap Sugeng.
Meski demikian, Sugeng menyarankan agar biaya kompensasi yang diberikan cukup untuk membeli rumah baru.
"Yang penting penggantian bisa buat beli (rumah) lagilah. Kalau kata rapat kemarin, katanya sih, ya enggak bakal rugi, tetap ganti untung," pungkasnya.
Pemprov Jakarta melalui Gubernur Pramono Anung mengonfirmasi rencana pembebasan lahan di sekitar Sungai Ciliwung untuk mempercepat normalisasi sungai dan mencegah banjir.
Tiga wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan meliputi Pengadegan, Cawang, dan Bidara Cina.
"Ya yang jelas pasti akan dilakukan pembebasan," kata Pramono saat ditemui pada Kamis (6/3/2025).
Pemprov Jakarta berencana berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses tersebut.
(km/a)
JAKARTA Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menerapkan sistem pengawasan ketenagakerjaan berbasis risiko (riskbased supervision
NASIONAL
MANADO Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara menegaskan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional di sektor pen
NASIONAL
JAKARTA Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) DPP Partai Golkar, Mangihut Sinaga, menyampaika
NASIONAL
JAKARTA Pemerintah Indonesia terus mengupayakan agar produk kelapa sawit nasional memperoleh pengecualian dari kebijakan tarif impor sebe
EKONOMI
BANDA ACEH Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera terus mempercepat pemulihan infrastru
NASIONAL
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto berencana melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam setiap rapat koordinasi Komite Sta
EKONOMI
MEDAN Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungbalai, Fitra Ramadhan Panjaitan, divonis tiga tahun penjara dalam perkara koru
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, SH, MLi, menegaskan perubahan mekanis
HUKUM DAN KRIMINAL
BATU BARA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Panitia
PEMERINTAHAN
JAKARTA Anggota Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Komisi III DPR RI, Teuku Ibrahim, mendesak Polda Metro Jaya bergerak cepat mengusut peny
HUKUM DAN KRIMINAL