Putusan MK: Relawan hingga Keluarga Tak Bisa Laporkan Dugaan Penghinaan Presiden
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
DELI SERDANG -Warga Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang, kini hidup dalam kekhawatiran akibat dugaan pembuangan limbah berbahaya dan beracun/B3 oleh salah satu pabrik kertas di wilayah tersebut.
Limbah diduga dibuang langsung ke saluran air yang digunakan masyarakat, tanpa pengolahan atau izin yang sah.
Tim wartawan yang melakukan investigasi di lokasi, tepatnya di Jalan Perintis, Desa Purwodadi, menemukan saluran air masyarakat berubah warna menjadi kuning pekat dengan aroma menyengat.
Dalam dokumentasi video yang direkam, aliran limbah tampak mengalir deras dan mencemari lingkungan hingga ratusan meter.
Asal muasal limbah diketahui berasal dari lubang pembuangan yang langsung terhubung dengan pabrik kertas yang berada di sekitar lokasi.
Pembuangan ini diduga telah berlangsung cukup lama dan luput dari pengawasan pemerintah.
.png)
Ironisnya, saat tim media mencoba mengonfirmasi langsung kepada Kepala Desa Purwodadi, Giatno, terkait keberadaan limbah dan dampaknya bagi masyarakat, justru mendapatkan respons tidak profesional.
Akun WhatsApp wartawan yang menghubungi Giatno malah diblokir, tanpa ada keterangan atau penjelasan apa pun.
Situasi ini menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran atau bahkan dugaan keterlibatan oknum dari berbagai instansi, mulai dari aparat kepolisian, Dinas Lingkungan Hidup, hingga pejabat kabupaten.
Masyarakat berharap ada tindakan tegas dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Deliserdang, Dinas Lingkungan Hidup, dan Polda Sumut.
Aturan dan Sanksi Tegas Menanti Pelaku
Pembuangan limbah B3 secara ilegal merupakan pelanggaran berat yang diatur dalam undang-undang lingkungan hidup.
Pelaku dapat dijatuhi:
Pidana Penjara: Maksimal 15 tahun
Denda: Hingga Rp15 miliar
Sanksi Administratif: Teguran, peringatan tertulis, penyegelan lokasi, hingga pencabutan izin operasional
Jika dibiarkan, bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan warga dan kelangsungan hidup generasi mendatang.
Masyarakat mendesak agar dinas terkait turun langsung meninjau lokasi dan mengusut tuntas kasus ini, termasuk menindak pejabat yang terkesan menutup-nutupi atau tidak transparan saat dimintai keterangan.*
JAKARTA Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden hanya dapat diproses se
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA DPR RI menerima usulan Presiden Prabowo Subianto terkait empat calon pejabat Bank Indonesia (BI). Usulan tersebut terdiri atas s
EKONOMI
JAKARTA Harga emas Logam Mulia produksi PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam kembali naik pada perdagangan Kamis, 13 Agustus 2026.
EKONOMI
JAKARTA Kejaksaan Agung menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait transfer pricing PT To
HUKUM DAN KRIMINAL
Oleh Prof Dr Ahmad Sihabudin M.SiDI TENGAH derasnya arus informasi, kita hidup pada sebuah zaman ketika kabar bergerak lebih cepat daripada
OPINI
JAKARTA Tabel KUR BRI 2026 menjadi salah satu informasi yang banyak dicari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhk
EKONOMI
JAKARTA Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu momen penting yang dinantikan umat Islam setiap tahun. Peringatan ini menjadi kese
AGAMA
Oleh Dahlan IskanKEMATIAN Winda dan Sutrimo terus menjadi polemik karena disangkutkan dengan penanganan kasus korupsi.Dibuat dengan AIWin
OPINI
MUSI BANYUASIN Menteri Koperasi Ferry Juliantono meresmikan Pabrik Kelapa Sawit milik KUD Sejahtera di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra
EKONOMI
JAKARTA Polemik mengenai Patriot Bond dan Merah Putih Bond memasuki pembahasan yang lebih luas. Perdebatan tidak hanya menyangkut kemamp
EKONOMI