BADUNG – Rencana penyambungan pipa PDAM dari instalasi perumahan Nusa Puri Kampial Kutuh ke pihak pengembang lain menuai keberatan dari warga setempat.
Mereka menilai langkah tersebut berpotensi merugikan warga ke depannya, khususnya terkait tekanan air yang sudah mulai terasa berkurang saat waktu-waktu tertentu.
Menyikapi hal itu, Direktorat Lembaga Pelindungan Konsumen (LPK) Nasional DPD Bali melalui Yohan A. Kapiten, S.H., M.H., mendampingi warga untuk melakukan audiensi dengan manajemen PDAM Kabupaten Badung pada Selasa (27/5/2025).
Baca Juga:
"Secara teori, debit air mungkin tidak berkurang. Tapi kenyataan di lapangan, tekanan air sudah terasa melemah pada waktu-waktu tertentu. Maka warga meminta agar sambungan ke pihak pengembang lain tidak dilakukan dulu demi menghindari potensi masalah di masa depan," ujar Yohan.
Hasil dari audiensi tersebut memutuskan bahwa proses pemasangan pipa dihentikan sementara.
Pihak PDAM Kabupaten Badung menyatakan akan melakukan survei lapangan terlebih dahulu untuk menilai kelayakan dan risiko sebelum melanjutkan pemasangan.
Ketua Perumahan Nusa Puri Kampial Kutuh, Made Rena, mengungkapkan bahwa instalasi awal pipa PDAM yang mengalir ke wilayah mereka merupakan hasil swadaya masyarakat yang dimulai sejak tahun 2002.
"Dulu warga bersama pihak perumahan Puri Bunga dan STP Nusa Dua menggalang dana sendiri karena saat itu PDAM belum punya anggaran. Totalnya hampir Rp1,7 miliar. Sekarang, jika ada pihak luar yang ingin menyambung tanpa pertimbangan dampaknya, tentu kami keberatan," jelas Made Rena.
Ia menyarankan agar penyambungan pipa untuk pihak pengembang lain dilakukan dari jalur Gayangsari, bukan melalui instalasi milik warga Nusa Puri.
Hal ini untuk menjaga keberlangsungan dan kualitas layanan air bagi warga yang selama lebih dari dua dekade telah mengupayakan akses air bersih secara mandiri.
Pihak PDAM menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dan akan menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan jajaran direksi untuk mencari solusi terbaik.*
BANDA ACEH Ribuan warga Kota Banda Aceh memadati kawasan depan Stadion H Dimurthala Lampineung, Minggu (27/7/2025), dalam sebuah aksi so
Nasional
JAKARTA PDI Perjuangan menyuarakan desakan agar aparat penegak hukum menangkap Harun Masiku yang hingga kini masih buron, alihalih menj
Politik
MEDAN Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) menempati peringkat kedua sebagai wilayah dengan tingkat kejahatan tertinggi di Ind
Hukum dan Kriminal
SUMATERA BARAT Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan eksplorasi sejarah, buktibukti yang menguatkan julukan Pulau Emas bagi Sumate
Nasional
PEKANBARU Kepolisian Daerah (Polda) Riau berhasil mengungkap praktik pengoplosan beras yang dijual menggunakan merek Stabilisasi Pasokan
Ekonomi
JAKARTA Politikus senior PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, menegaskan bahwa peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) merupakan tongga
Politik
KUALA LUMPUR Puluhan ribu warga Malaysia turun ke jalanan ibu kota Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7/2025), dalam sebuah demonstrasi besarb
Internasional
SAMOSIR Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta penggiat Kopi Sipirok mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Masyarakat Perli
Ekonomi
HALMAHERA Dua gunung api di Pulau Halmahera, Maluku Utara, yakni Gunung Ibu dan Gunung Dukono, dilaporkan mengalami erupsi secara bersam
Peristiwa
JAKARTA Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan bahwa beberapa ketentuan dalam Rancangan Undang
Hukum dan Kriminal