BMKG: Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut, Pemda Diminta Tingkatkan Status Jadi Siaga

JAKARTA — Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati mengingatkan seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk tidak hanya sekadar waspada, tetapi bersiaga penuh dalam menghadapi potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Dalam keterangannya usai menghadiri rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025), Dwikorita menyampaikan bahwa fenomena cuaca ekstrem tidak terbatas di wilayah barat Pulau Jawa seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta, namun akan bergerak ke wilayah tengah dan timur Indonesia pasca 8 Juli 2025.

"Itu masih bisa terjadi di berbagai wilayah Indonesia, tidak hanya di Jawa Barat, DKI, bahkan setelah tanggal 8 itu bergerak ke wilayah Indonesia tengah, dan selanjutnya ke timur," ujar Dwikorita.

Dwikorita menekankan bahwa BMKG terus menyampaikan peringatan dini melalui jejaring nasionalnya, termasuk kepada instansi terkait di daerah.

Ia mencontohkan, peringatan dini terhadap cuaca ekstrem saat ini telah dikeluarkan sejak 28 Juni 2025 dan diperbarui secara berkala.

"Peringatan dini kami tidak hanya satu kali. Misalnya, untuk cuaca ekstrem ini sudah kami rilis sejak 28 Juni, diulang lagi pada 3 Juli dan berlaku hingga 11 Juli. Setiap tiga hari kami evaluasi dan keluarkan pembaruan," jelasnya.

Oleh karena itu, Dwikorita mengimbau agar seluruh pihak terkait segera menindaklanjuti informasi tersebut dengan langkah konkret di lapangan.

Menurutnya, kesiapsiagaan daerah bisa dimulai dari hal sederhana namun krusial seperti membersihkan saluran air untuk mengantisipasi banjir akibat hujan lebat.

Ia juga meminta agar masyarakat diberikan edukasi dan informasi terkait potensi bencana hidrometeorologi.

"Misalnya ada potensi hujan lebat, maka saluran air harus dibersihkan agar tidak meluap. Masyarakat juga perlu diberi informasi agar tetap siaga," tegasnya.

Dalam menghadapi perubahan cuaca yang kian tak menentu, Dwikorita menegaskan bahwa sinergi antara BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk meminimalisasi risiko bencana.

"Ini bukan hanya tugas BMKG. Kami sudah sampaikan peringatan, tinggal bagaimana daerah bergerak cepat dan responsif," pungkasnya.