PEKANBARU – Kementerian Lingkungan Hidup melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) mengambil langkah tegas terhadap lima perusahaan yang terlibat dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau.
Empat perusahaan disegel, sementara satu pabrik kelapa sawit dihentikan operasionalnya akibat pencemaran udara.
Langkah tersebut dilakukan berdasarkan hasil pengawasan intensif yang dilakukan sejak Januari hingga Juli 2025, menyusul terdeteksinya sejumlah titik panas (hotspot) di wilayah konsesi perusahaan.
Baca Juga:
"Setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar. Tidak ada alasan pembiaran, karena mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi," tegas Deputi Gakkum KLHK Irjen Rizal Irawan, Jumat (25/7/2025).
Empat perusahaan yang dikenai sanksi penyegelan merupakan pemegang izin konsesi kebun sawit serta pemanfaatan hutan (PBPH), yaitu:
Baca Juga:
PT Adei Crumb Rubber – 5 hotspot tingkat kepercayaan sedang
PT Multi Gambut Industri – 5 hotspot tingkat kepercayaan sedang
PT Tunggal Mitra Plantation – 2 hotspot tingkat kepercayaan sedang
PT Sumatera Riang Lestari (SRL) – 13 hotspot tingkat kepercayaan sedang
Sementara itu, PT Jatim Jaya Perkasa, operator pabrik kelapa sawit, terdeteksi memiliki 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Selain itu, cerobong pabrik tersebut ditemukan mengeluarkan emisi yang menyebabkan pencemaran udara di wilayah Rokan Hilir.
"Pabrik sawit ini kami hentikan operasionalnya karena menghasilkan emisi berbahaya. Proses penegakan hukum sedang kami lanjutkan," jelas Rizal.
Gakkum KLHK saat ini masih mengumpulkan bukti tambahan sebagai dasar untuk tindakan hukum lebih lanjut.
Sanksi yang akan dikenakan mencakup administratif, perdata, hingga pidana.
Perusahaan-perusahaan tersebut terancam diproses sesuai ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup dan kehutanan.
"Kami tidak akan mentolerir kebakaran lahan oleh korporasi. Penegakan hukum dilakukan secara tegas agar korporasi tidak lalai terhadap tanggung jawabnya dalam mencegah karhutla," tegas Ardyanto Nugroho, Direktur Pengaduan dan Pengawasan KLHK.
Menjelang puncak musim kemarau, KLHK mengingatkan seluruh pelaku usaha kehutanan dan perkebunan untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan karhutla.
Mitigasi seperti pembangunan sekat kanal, embung air, hingga patroli terpadu diwajibkan untuk mencegah potensi kebakaran.
"Upaya mitigasi harus ditingkatkan dan dilakukan secara konsisten. Pencegahan jauh lebih penting daripada penanganan," pungkas Rizal.*
(d/a008)
MAKASSAR Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tepat sa
Ekonomi
JAKARTA Bertepatan dengan Milad ke50 Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi meluncurka
Ekonomi
JAKARTA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa kesepakatan pertukaran data antara Indonesi
Ekonomi
JAKARTA Wakil Presiden ke13 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin, m
Nasional
JAKARTA Wakil Presiden ke13 RI yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma&039ruf Amin,
Pemerintahan
JAKARTA Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, mengingatkan pemerintah agar penerapan kebijakan perpajakan digital, termasuk pajak e
Ekonomi
TAPANULI SELATAN Dalam tatanan demokrasi modern, keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media menjadi bagian tak terpisahkan da
Komunitas
BANDA ACEH Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek), Prof. Dr. Khair
Pendidikan
JAKARTA Mantan Wakil Presiden RI, KH. Ma&039ruf Amin, memberikan tanggapan positif terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang
Nasional
LABUHANBATU SELATAN Satu lagi langkah nyata ditunjukkan oleh wakil rakyat dalam mewujudkan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadila
Pendidikan