Bekasi – Pagar laut yang dibangun di perairan Bekasi sejak Juni 2023 menjadi topik hangat di masyarakat, terutama setelah pagar laut di Tangerang menarik perhatian publik. Pagar laut ini merupakan proyek kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang dimaksudkan untuk penataan pelabuhan di Desa Segara Jaya, Kecamatan Tarumajaya.
Makmum (45), seorang nelayan yang tinggal di Desa Segara Jaya, mengungkapkan bahwa pembangunan pagar laut sepanjang 2 km ini mempersulit akses mereka ke laut untuk mencari nafkah. Nelayan di Tarumajaya harus mengikuti jalur pagar untuk mencapai bagian tengah laut, yang menyebabkan peningkatan biaya bahan bakar dan waktu tempuh yang lebih lama.
Selain itu, tangkapan ikan mereka semakin menyusut akibat pembatasan ruang gerak akibat pagar laut tersebut. Ironisnya, hanya perahu kecil yang dapat melintasi laut Tarumajaya, bahkan untuk mencapai kawasan Marunda di Jakarta Utara. Para nelayan merasa semakin terbebani dengan keadaan ini. Hal ini mendapat perhatian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang mengambil langkah tegas pada 15 Januari 2025 dengan melakukan penyegelan terhadap proyek tersebut.
Penyegelan dilakukan karena kegiatan pembangunan pagar laut ini dianggap merugikan nelayan dan ekosistem laut. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono, menegaskan bahwa kontraktor pembangunan pagar laut belum memiliki izin resmi dari KKP untuk proyek tersebut. Ia juga menyatakan akan melibatkan masyarakat pesisir untuk mengawasi dan memberikan informasi terkait aktivitas pembangunan pagar laut.
Masyarakat yang tergabung dalam Kelompok Masyarakat Pengawas (KMP) akan bekerja sama dengan tim PSDKP KKP untuk memastikan kelancaran pengawasan. Kini, Makmum dan nelayan lainnya di Tarumajaya harus menghadapi tantangan berat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan perahu kecil yang tidak memadai untuk berlayar jauh, mereka hanya bisa memanfaatkan kawasan pesisir untuk mencari ikan. Hal ini menambah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari mereka. (kprn)
(christie)
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
