TAPANULI SELATAN — Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Non-ASN dan Non-Database Tapanuli Selatan atau yang dikenal dengan sebutan Pegawai Honor R4, menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Kamis (21/8/2025).
Ini merupakan hari kedua mereka menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah.
Dalam aksi tersebut, massa menuntut kejelasan status kerja mereka sebagai pegawai honorer yang selama bertahun-tahun telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapsel.
Baca Juga:
Mereka meminta Bupati Tapsel, H. Gus Irawan Pasaribu, memberikan penjelasan secara langsung terkait regulasi dan kebijakan terhadap keberadaan pegawai honor R4.
Salah satu orator aksi, Alvan, dalam orasinya menyampaikan keresahan para honorer yang merasa belum mendapat kejelasan nasib, meski telah lama memberikan pengabdian.
Baca Juga:
"Kami sudah mengabdi bertahun-tahun, kami juga memiliki keluarga yang harus kami nafkahi. Di mana hati nurani Bapak Bupati sebagai pemimpin daerah ini? Kami hanya meminta kejelasan dan hak kami sebagai bagian dari pegawai yang telah lama bekerja di Pemkab Tapsel," ujar Alvan.
Senada dengan itu, Alfin P. Tanjung menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan yang mendalam atas tidak adanya komunikasi resmi dari pemerintah daerah kepada para pegawai honor yang dirumahkan.
Perwakilan massa lainnya, yang enggan disebutkan nama lengkapnya dan menggunakan inisial "P", menambahkan bahwa pihaknya menuntut agar Pemkab Tapsel segera mengusulkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan memberikan solusi terhadap status 316 orang pegawai honorer R4.
"Kami meminta Bapak Bupati untuk segera menindaklanjuti dan melaksanakan Surat Edaran No. 8/3832/M.SM.01.00/2025. Kami hanya ingin kepastian masa depan. Kami manusia yang punya akal, perasaan, dan kebutuhan hidup," ungkapnya.
Aksi damai ini diterima secara baik oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Kepala Satpol PP Tapsel, Jhon, menyampaikan permohonan maaf karena Bupati, Wakil Bupati, serta Sekda sedang menjalankan dinas luar dan belum dapat menemui massa secara langsung.
"Kami menyampaikan permohonan maaf karena saat ini pimpinan daerah sedang bertugas di luar kota. Namun aspirasi rekan-rekan akan kami teruskan kepada pihak terkait," kata Jhon.
Setelah mendengar penjelasan tersebut, massa membubarkan diri secara tertib.
JAKARTA Penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, oleh Komisi Pemberantasan
Nasional
MEDAN (BITV) Fenomena baru tengah berkembang di kalangan generasi Z. Di tengah tekanan ekonomi yang kian kompleks, seperti kenaikan biaya
Nasional
MEDAN Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) akan menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap empat anggota DPRD Medan yang sebelumn
Hukum dan Kriminal
MEDAN Wakil Wali Kota Medan, H. Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh
Kesehatan
JAKARTA Pengacara senior Sunan Kalijaga menjalani pemeriksaan sebagai saksi korban atas dugaan pemukulan yang dialaminya usai menghadiri
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam proses penyelidikan
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer Gerungan dari jabatannya sebagai Wakil Men
Politik
JAKARTA Pengguna aplikasi dompet digital DANA kembali dibuat antusias dengan hadirnya informasi mengenai program promosi saldo gratis se
Ekonomi
MEDAN Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Bobby Nasution memberikan penjelasan terkait belum dilantiknya Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub)
Pemerintahan
YOGYAKARTA Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan tidak bertanggung jawab atas beredarnya foto ijazah yang disebut milik Presiden ke7
Hukum dan Kriminal
