Kejari Medan dan Kejati Sumut Selamatkan 3 Aset PT KAI, Senilai Rp 55,85 Miliar
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN — Ribuan massa dari berbagai kelompok rentan kembali menggelar unjuk rasa di Titik Nol Kota Medan, Sabtu sore (6/9).
Aksi damai yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB ini melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, mahasiswa, masyarakat adat, serta sejumlah organisasi non-pemerintah yang kompak mengenakan pakaian berwarna pink dan hijau, simbol perlawanan yang tengah populer saat ini.
Koordinator aksi, Annisa Shereen, menyatakan bahwa massa akan terus mengawal hingga seluruh 17+8 tuntutan masyarakat terpenuhi.
"Kemarahan rakyat bukan sekadar reaksi spontan, melainkan manifestasi dari krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem politik yang gagal mewujudkan keadilan sosial serta perlindungan hak-hak warga negara," tegas Annisa melalui pengeras suara.
Sejumlah kebijakan pemerintah menjadi sorotan utama dalam unjuk rasa ini.
Di antaranya adalah Omnibus Law yang dinilai merugikan buruh, pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), program Food Estate yang dianggap merampas tanah rakyat dan merusak lingkungan, serta manipulasi regulasi yang memperkuat oligarki dan dinasti politik.
Selain itu, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), perubahan Undang-Undang TNI dan RUU Polri yang membuat militer dan kepolisian semakin kuat, hingga Proyek Strategis Nasional yang dinilai merampas ruang hidup rakyat juga turut dikritisi.
Massa juga menyoroti pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang dinilai dilakukan secara tertutup dan berpotensi memuat pasal-pasal bermasalah.
Dalam aksi yang berlangsung hingga malam hari tersebut, massa tidak hanya berorasi, tetapi juga menampilkan pertunjukan seni, teatrikal, puisi, dan musik sebagai bentuk ekspresi protes.
Foto-foto 10 korban meninggal dunia akibat gelombang unjuk rasa dalam dua pekan terakhir dipajang sebagai simbol duka dan peringatan.
Lusty Ro Malau dari organisasi Perempuan Hari Ini (PHI) menyampaikan kecamannya terhadap tindakan kekerasan aparat selama penanganan demonstrasi.
"Ini harus dicatat, 10 korban ini bukan hanya angka statistik. Mereka adalah pahlawan yang meninggal karena menuntut aspirasinya didengar," ucap Lusty sambil memimpin doa bersama untuk para korban.
Menurutnya, aparat masih menggunakan kekerasan sebagai alat negara untuk membungkam suara masyarakat.
"Hari ini mereka menjadi korban negara, besok kita juga bisa menjadi korban. Kita harus saling menjaga, terutama kawan-kawan dari kelompok rentan," tambahnya.
Unjuk rasa di Titik Nol Medan ini merupakan bagian dari gelombang aksi di berbagai daerah yang menuntut perubahan dan keadilan sosial.
Massa berjanji akan terus mengawal proses tersebut sampai tuntutan mereka didengar dan dipenuhi oleh pemerintah.*
(vv/a008)
MEDAN Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Dr. Harli Siregar, bersama Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan, Ridwan Sujana,
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah pakar hukum tata negara, Selasa (10/3/2026), untuk
POLITIK
JAKARTA Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memberhentikan Muhammad Fikri Thobari dari jabatan struktural partai setelah Bupati Rejang Le
POLITIK
DENPASAR Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Eem Nurmanah, memimpin pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 51 notar
PEMERINTAHAN
DENPASAR Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Kanwil Kemenkum Bali) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasi
NASIONAL
SAMOSIR Yayasan Pusuk Buhit secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepanitiaan Gerakan Menanam Sejuta Pohon dan Tebar Sejuta Bibi
NASIONAL
JAKARTA Komisi Informasi Pusat (KIP) mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi publik yang diajukan aliansi Bongkar Ijazah Joko
POLITIK
MEDAN Warga di kawasan Gang Seroja, Jalan Panglima Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, digegerkan dengan penemuan
PERISTIWA
JAKARTA Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menyatakan tidak akan menggunakan gajinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat
NASIONAL
JAKARTA Peneliti Pusat Riset Antariksa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin, memprediksi Hari Raya Idul Fitr
NASIONAL