Ribuan Buruh Kepung DPR Hari Ini, Tuntut Penghapusan Outsourcing hingga Kenaikan Upah

JAKARTA — Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dijadwalkan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta, pada hari ini, Senin (22/9/2025).

Aksi yang dimulai pukul 10.00 WIB ini diperkirakan akan diikuti lebih dari 5.000 massa buruh dari wilayah Jabodetabek.

Presiden KSPI, Said Iqbal, dalam keterangannya menyebutkan bahwa aksi ini merupakan bagian dari perjuangan buruh untuk menegakkan supremasi sipil dan memperjuangkan kesejahteraan pekerja.

Baca Juga:

• TNI-Polri Gelar Patroli Gabungan di Jembrana, Perkuat Keamanan Objek Vital

Massa aksi terdiri dari anggota KSPI, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), serta kader dari Partai Buruh.

"Aksi hari ini di depan Gedung DPR akan diikuti oleh lebih dari 5.000 buruh dari Jabodetabek [Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi]," ujar Said Iqbal dalam pernyataannya, Senin (22/9/2025).

Dalam aksi ini, buruh mengusung sejumlah tuntutan utama, antara lain:

- Tegakkan supremasi sipil, dengan menjadikan Kepolisian sebagai alat keamanan utama dan tidak melibatkan TNI dalam pengamanan sipil, termasuk dalam pengamanan aksi massa.

- Penghapusan sistem kerja outsourcing, dengan mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 yang dianggap melegalkan praktik tersebut.

- Tolak upah murah, dan menuntut kenaikan upah minimum sebesar 8,5% untuk tahun 2026.

- Segera sahkan Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah mendapat putusan Mahkamah Konstitusi.

Said menegaskan bahwa Gedung DPR sebagai lembaga legislatif tidak perlu diamankan oleh TNI, cukup oleh Kepolisian sesuai dengan fungsi masing-masing institusi.

"Gedung DPR tak perlu dijaga oleh TNI, cukup oleh kepolisian," tegasnya.

Lebih lanjut, KSPI dan aliansi buruh meminta Presiden Prabowo Subianto yang baru dilantik untuk memperhatikan tuntutan mereka sebagai bentuk keberpihakan pada kaum pekerja.

Mereka mendesak pemerintah untuk segera merevisi regulasi yang dianggap merugikan buruh dan mempercepat pembentukan RUU Ketenagakerjaan yang progresif.

Aksi ini menjadi bagian dari gerakan nasional buruh untuk memastikan bahwa aspirasi pekerja mendapat tempat dalam proses legislasi dan kebijakan negara.

Mereka juga menekankan pentingnya dialog sosial yang sehat antara buruh, pemerintah, dan pengusaha demi menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil dan berkelanjutan.*

(bb/a008)

TNI-Polri Gelar Patroli Gabungan di Jembrana, Perkuat Keamanan Objek Vital

Serda Kadek Budiasta Raih Emas dan Predikat Atlet Terbaik di Kejuaraan Pencak Silat Piala Panglima TNI 2025

Danramil Penebel Turun Tangan Bersama Warga Bersihkan Subak Serason yang Jebol

KASAU TNI AU Tiba di Medan, Fokus Pererat Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah

Antusiasme Masyarakat Membludak di Bakti Sosial HUT ke-80 TNI, Wagub Sumut Beri Apresiasi

Dukung Ketahanan Pangan, Serka Ujang Parman Pamerkan Inovasi Pupuk Cair di TNI AD Fair 2025