Dalam perspektif hukum nasional, dasar pengaturan perilaku bermedia sosial sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Namun, menurut Dr. Jummaidi, regulasi tersebut perlu disinergikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar penerapan di Aceh lebih efektif dan sesuai dengan karakter daerah.
"Pengawasan hukum harus disertai edukasi digital dan literasi etika agar kesadaran bermedia sosial tumbuh dari hati, bukan karena takut sanksi," jelasnya.
Aceh Harus Jadi Teladan
Di akhir pernyataannya, Dr. Jummaidi menegaskan bahwa Aceh seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan syariat Islam, tidak hanya dalam kehidupan nyata tetapi juga di ruang digital.
"Etika bermedia sosial adalah bagian dari tanggung jawab moral. Jika ruang digital tidak dijaga, maka moral dan identitas keislaman Aceh akan ikut tergerus," pungkasnya.*
MEDAN Pengakuan mengejutkan terungkap dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek peningkatan kapasitas jalan provinsi di Sipion
Hukum dan Kriminal
MEDAN Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun 2026. adsenseG
Pemerintahan
SERDANG BEDAGAI Suasana penuh khidmat dan kemeriahan budaya menyelimuti Lapangan Sepak Bola Nagur Pane, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Se
Seni dan Budaya
JAKARTA Penyanyi Lesti Kejora memenuhi panggilan polisi terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang diajukan musisi senior Yoni Dores. Les
Entertainment
JAKARTA Tim Nasional (Timnas) Indonesia dipastikan tampil tanpa Calvin Verdonk saat menghadapi Arab Saudi pada lanjutan Kualifikasi Pial
Olahraga
SIMALUNGUN Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) segera mencari sol
Peristiwa
BATUBARA Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Labuhan Ruku, Soetopo Berutu, menyematkan tanda kenaikan pangkat kepada dua o
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Ra
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Ra
Politik
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) di Ista
Politik
