DR. Jummaidi Saputra: Media Sosial Kini Jadi Ancaman Nyata bagi Moral Anak Muda Aceh

Dalam perspektif hukum nasional, dasar pengaturan perilaku bermedia sosial sebenarnya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Namun, menurut Dr. Jummaidi, regulasi tersebut perlu disinergikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam agar penerapan di Aceh lebih efektif dan sesuai dengan karakter daerah.

"Pengawasan hukum harus disertai edukasi digital dan literasi etika agar kesadaran bermedia sosial tumbuh dari hati, bukan karena takut sanksi," jelasnya.

Aceh Harus Jadi Teladan

Di akhir pernyataannya, Dr. Jummaidi menegaskan bahwa Aceh seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan syariat Islam, tidak hanya dalam kehidupan nyata tetapi juga di ruang digital.

"Etika bermedia sosial adalah bagian dari tanggung jawab moral. Jika ruang digital tidak dijaga, maka moral dan identitas keislaman Aceh akan ikut tergerus," pungkasnya.*

Kolaborasi Polda dan BBPOM Satukan Langkah Lawan Obat Ilegal dan Kosmetik Berbahaya

Polda Aceh Bongkar Jaringan Perdagangan Harimau Sumatera Terbongkar, Satu Pelaku Diciduk di Nagan Raya

Danpomdam IM Pimpin Sertijab Dandenpom IM/1, Hendro Pramono Resmi Gantikan Darwin Nasution

Biddokkes Polda Aceh Gelar Pelatihan BTCLS dan Food Safety untuk Tingkatkan Kualitas Layanan Kesehatan Polri

Kapolda Aceh Tinjau Kilang Padi di Aceh Besar, Pastikan Kualitas Beras Bebas dari Praktik Oplosan

Prakiraan Cuaca Aceh Hari Ini, Rabu 8 Oktober 2025: Sebagian Wilayah Berawan