PSI Sebut Kader NasDem Bakal Merapat, Pengumuman Disiapkan Jadi “Kejutan”
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
BANDAR LAMPUNG – Tiga aliansi LSM Lampung, yakni Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), menegaskan komitmennya untuk mengawal polemik lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC). Mereka berencana menggelar aksi di kantor DPR-RI dan Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/10/2025).
Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta'in, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak Pansus Agraria DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan PT SGC melalui proses ukur ulang lahan HGU perusahaan tersebut.
"Kami mendesak Pansus DPR-RI agar segera menyelesaikan konflik agraria dengan melakukan ukur ulang lahan HGU milik PT SGC," ujar Indra, Kamis (23/7/2025) di kantor DPP AKAR Lampung.Baca Juga:
Sementara itu, Ketua LSM KERAMAT, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika DPR-RI dan Kementerian ATR/BPN mengabaikan persoalan konflik PT SGC.
"Kami akan terus turun ke lapangan dan melakukan aksi menyampaikan aspirasi masyarakat hingga persoalan konflik PT SGC dan masyarakat selesai tanpa merugikan pihak manapun," tegas Sudirman.
Senada, Ketua LSM PEMATANK, Suadi Romli, menegaskan bahwa gerakan aliansi ini murni inisiatif tiga lembaga tanpa kepentingan pihak lain. Menurutnya, ketidaktransparanan penguasaan lahan oleh PT SGC telah berlangsung terlalu lama dan harus segera dihentikan.
"Gerakan ini murni dari panggilan hati tanpa campur tangan pihak manapun. Kami juga telah mendapat dukungan masyarakat melalui kuasa dari seluruh desa yang terdampak langsung dengan lahan PT SGC," kata Suadi.
Aliansi LSM berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas demi memastikan keadilan agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik usulan pengajuan ukur ulang lahan PT SGC oleh DPR RI dan menyatakan bahwa biaya pengukuran akan ditanggung kementerian dengan persetujuan DPR RI.
"Kementerian ATR/BPN siap menanggung biaya ukur ulang dengan disetujui DPR RI," pungkas Nusron.*
JAKARTA Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan sejumlah kader Partai NasDem akan bergabung dalam waktu dekat. Namun, pengumuman r
POLITIK
JAKARTA Rismon Sianipar menantang mantan rekannya, Roy Suryo, untuk berdebat terbuka terkait polemik dugaan ijazah Presiden ke7 RI Joko
HUKUM DAN KRIMINAL
BOGOR Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan perlunya perubahan mendasar dalam pola pengawasan internal di Kementerian K
NASIONAL
BANDA ACEH Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menghadiri pertemuan Pemerintah Aceh bersama Badan Legislasi DPR RI di Anjong Mon M
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengusulkan agar Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh ditetapkan minimal sebesar 2,5 pers
PEMERINTAHAN
BANDA ACEH Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah menghadiri kegiatan Sinergi Ekonomi Kerakyatan dalam rangka mendukung Program Makan Bergizi Gr
PEMERINTAHAN
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas angkat bicara mengenai viralnya siswa SMP di Kota Medan yang nekat menyeberangi pipa di a
PEMERINTAHAN
KALBAR Helikopter jenis Airbus H130 dengan nomor registrasi PKCFX jatuh di wilayah Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Kamis, 16 April
PERISTIWA
JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, termasuk surat pernyataan pengunduran diri para kepala Organisasi P
HUKUM DAN KRIMINAL
MEDAN Puluhan massa yang mengatasnamakan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Eksekutor Aktivis Muda Koordinator Wilayah Sumatera Utara
HUKUM DAN KRIMINAL