BPK RI Periksa Pengelolaan Bantuan Pendidikan di Labusel, Bupati Fery Minta OPD Kooperatif
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
BANDAR LAMPUNG – Tiga aliansi LSM Lampung, yakni Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), menegaskan komitmennya untuk mengawal polemik lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC). Mereka berencana menggelar aksi di kantor DPR-RI dan Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/10/2025).
Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta'in, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak Pansus Agraria DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan PT SGC melalui proses ukur ulang lahan HGU perusahaan tersebut.
"Kami mendesak Pansus DPR-RI agar segera menyelesaikan konflik agraria dengan melakukan ukur ulang lahan HGU milik PT SGC," ujar Indra, Kamis (23/7/2025) di kantor DPP AKAR Lampung.Baca Juga:
Sementara itu, Ketua LSM KERAMAT, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika DPR-RI dan Kementerian ATR/BPN mengabaikan persoalan konflik PT SGC.
"Kami akan terus turun ke lapangan dan melakukan aksi menyampaikan aspirasi masyarakat hingga persoalan konflik PT SGC dan masyarakat selesai tanpa merugikan pihak manapun," tegas Sudirman.
Senada, Ketua LSM PEMATANK, Suadi Romli, menegaskan bahwa gerakan aliansi ini murni inisiatif tiga lembaga tanpa kepentingan pihak lain. Menurutnya, ketidaktransparanan penguasaan lahan oleh PT SGC telah berlangsung terlalu lama dan harus segera dihentikan.
"Gerakan ini murni dari panggilan hati tanpa campur tangan pihak manapun. Kami juga telah mendapat dukungan masyarakat melalui kuasa dari seluruh desa yang terdampak langsung dengan lahan PT SGC," kata Suadi.
Aliansi LSM berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas demi memastikan keadilan agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik usulan pengajuan ukur ulang lahan PT SGC oleh DPR RI dan menyatakan bahwa biaya pengukuran akan ditanggung kementerian dengan persetujuan DPR RI.
"Kementerian ATR/BPN siap menanggung biaya ukur ulang dengan disetujui DPR RI," pungkas Nusron.*
LABUHANBATU SELATAN Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel) Fery Sahputra Simatupang menghadiri entry meeting pemeriksaan pendahuluan kiner
PEMERINTAHAN
ASAHAN Wakil Bupati Asahan Rianto memimpin rapat sinkronisasi kegiatan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Pered
PEMERINTAHAN
ASAHAN Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin menerima kunjungan kerja Kepala Stasiun Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Kelautan dan Perik
PEMERINTAHAN
BATU BARA Bupati Batu Bara Baharuddin Siagian menerima kunjungan Fadila, pemain Tim Nasional (Timnas) Putri Indonesia U16, di Kantor Bu
PEMERINTAHAN
SIMALUNGUN Pabrik sabun milik PT Evyap yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, me
PERISTIWA
MEDAN Peresmian Dojang Adhyaksa Taekwondo Club di Sekolah Adhyaksa Dharmakarini Medan berlangsung meriah pada Kamis pagi, 3 September 20
NASIONAL
TAPANULI TENGAH Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meresmikan Jembatan Armco Kombinasi Bailey di Desa Parjalihotan, Ke
PEMERINTAHAN
JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) berencana memindahkan kantor ke Gedung Graha Merah Putih Telkom. Kepala BGN Sudaryono mengatakan perpi
NASIONAL
MEDAN Polda Sumatera Utara buka suara mengenai permintaan keluarga W (30), mantan istri anggota polisi yang meninggal dengan luka tembak
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Mantan Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Ahmad Bahiej, mengungkap adanya rapat internal Kementerian Agam
HUKUM DAN KRIMINAL