TPA Terjun Akan Overload 2029, Apa Solusi Pemko Medan Atasi Ledakan Sampah?
MEDAN Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diperkirakan akan mengalami kelebih
PEMERINTAHAN
BANDAR LAMPUNG – Tiga aliansi LSM Lampung, yakni Aliansi Komunitas Aksi Rakyat (AKAR), Pergerakan Masyarakat Analisis Kebijakan (PEMATANK), dan Koalisi Rakyat Madani (KERAMAT), menegaskan komitmennya untuk mengawal polemik lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sugar Group Companies (SGC). Mereka berencana menggelar aksi di kantor DPR-RI dan Kementerian ATR/BPN pada Senin (13/10/2025).
Ketua DPP AKAR Lampung, Indra Musta'in, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan mendesak Pansus Agraria DPR RI dan Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang melibatkan PT SGC melalui proses ukur ulang lahan HGU perusahaan tersebut.
"Kami mendesak Pansus DPR-RI agar segera menyelesaikan konflik agraria dengan melakukan ukur ulang lahan HGU milik PT SGC," ujar Indra, Kamis (23/7/2025) di kantor DPP AKAR Lampung.Baca Juga:
Sementara itu, Ketua LSM KERAMAT, Sudirman, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam jika DPR-RI dan Kementerian ATR/BPN mengabaikan persoalan konflik PT SGC.
"Kami akan terus turun ke lapangan dan melakukan aksi menyampaikan aspirasi masyarakat hingga persoalan konflik PT SGC dan masyarakat selesai tanpa merugikan pihak manapun," tegas Sudirman.
Senada, Ketua LSM PEMATANK, Suadi Romli, menegaskan bahwa gerakan aliansi ini murni inisiatif tiga lembaga tanpa kepentingan pihak lain. Menurutnya, ketidaktransparanan penguasaan lahan oleh PT SGC telah berlangsung terlalu lama dan harus segera dihentikan.
"Gerakan ini murni dari panggilan hati tanpa campur tangan pihak manapun. Kami juga telah mendapat dukungan masyarakat melalui kuasa dari seluruh desa yang terdampak langsung dengan lahan PT SGC," kata Suadi.
Aliansi LSM berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas demi memastikan keadilan agraria dan perlindungan hak-hak masyarakat lokal.
Sebelumnya, dalam rapat kerja antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyambut baik usulan pengajuan ukur ulang lahan PT SGC oleh DPR RI dan menyatakan bahwa biaya pengukuran akan ditanggung kementerian dengan persetujuan DPR RI.
"Kementerian ATR/BPN siap menanggung biaya ukur ulang dengan disetujui DPR RI," pungkas Nusron.*
MEDAN Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Terjun di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diperkirakan akan mengalami kelebih
PEMERINTAHAN
MEDAN Polisi belum dapat melakukan penyelidikan terkait dugaan tindak pidana pelecehan seksual nonfisik yang diduga terjadi di lingkunga
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin ditunjuk menjadi salah satu anggota tim penyidik khusus Kejaksa
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization (WAICO) atau Organisasi
NASIONAL
JAKARTA Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan kinerja positif sepanjang pekan perdagangan 1317 Juli 2026. Dalam periode ters
EKONOMI
JAKARTA Harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional pada akhir pekan bergerak cukup beragam. Beberapa komoditas hortikultura sepert
EKONOMI
MALANG Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menanggapi pihakpihak yang menilai harga beras masih mahal dengan mengajak mereka i
EKONOMI
JAKARTA Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali mengalami kenaikan pada perdagangan Sabtu, 18 Juli 2026. Harga emas Ant
EKONOMI
PENAJAM PASER UTARA Komitmen PT Pertamina Hulu Kalimantan Timur (PHKT) dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJ
EKONOMI
BENER MERIAH Kepedulian terhadap dunia pendidikan kembali diwujudkan melalui aksi sosial MD Entertainment Foundation. Sebanyak 500 pasan
PENDIDIKAN