BATUBARA– Menyikapi beredarnya pemberitaan mengenai dugaan aktivitas kapal pengeruk pasir di perairan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, jajaran Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumut Unit Markas Batu Bara bergerak cepat melakukan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan kebenaran informasi tersebut.
Langkah ini diambil setelah muncul kabar di beberapa media lokal dan media sosial yang menyebutkan adanya kapal besar yang diduga melakukan kegiatan pengerukan pasir laut di kawasan perairan Tanjung Tiram.
Langkah Cepat DitpolairudBaca Juga:
Kanit Unit Markas Ditpolairud Polda Sumut di Batu Bara, Ipda Handrico P. Kaban, S.H., M.H., saat dikonfirmasi awak media Bitv, menegaskan bahwa pihaknya tidak menemukan keberadaan kapal pengeruk pasir seperti yang diberitakan.
"Begitu kami mendapat informasi, saya langsung memerintahkan anggota untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan di sekitar perairan Tanjung Tiram. Hasilnya, tidak ditemukan aktivitas kapal pengeruk pasir di lokasi yang dimaksud," ujar Ipda Handrico, Senin (13/10/2025).
Koordinasi dengan KSOP dan KPLP
Untuk memastikan informasi secara menyeluruh, pihak Ditpolairud juga berkoordinasi dengan KSOP Kuala Tanjung dan KPLP Pagurawan terkait perizinan dan aktivitas kapal di wilayah tersebut.
"Kami sudah menghubungi pihak KSOP Kuala Tanjung. Berdasarkan hasil koordinasi, tidak ada kapal pengeruk pasir yang mengajukan izin maupun beroperasi di perairan Tanjung Tiram," jelas Handrico.
Lebih lanjut ia menambahkan, kemungkinan kapal yang disebutkan dalam pemberitaan sudah meninggalkan lokasi sebelum petugas tiba, atau bahkan tidak pernah beroperasi di wilayah perairan Batu Bara.
"Kalau pun benar ada kapal pengeruk pasir masuk ke wilayah perairan Tanjung Tiram, tentu itu akan menjadi perhatian serius kami. Namun setelah dilakukan pengecekan langsung, kapal tersebut tidak ditemukan di lokasi sebagaimana yang diberitakan," tegasnya.
Komitmen Jaga Laut Batu Bara
Ditpolairud Polda Sumut Unit Markas Batu Bara berkomitmen untuk terus menjaga keamanan dan kelestarian perairan Batu Bara, terutama dari potensi aktivitas ilegal seperti pengerukan pasir laut tanpa izin yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat pesisir.
"Kami rutin melaksanakan patroli laut dan akan menindak tegas setiap kegiatan yang melanggar hukum. Laut adalah sumber kehidupan bagi masyarakat pesisir, sehingga perlu dijaga bersama," tambah Handrico.
Dukungan Masyarakat Pesisir
Langkah cepat Ditpolairud tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat pesisir. Sulaiman, seorang nelayan asal Tanjung Tiram, menyebut bahwa tindakan sigap aparat membuat warga merasa lebih tenang.
JAKARTA Ketua DPR RI, Puan Maharani, angkat bicara soal meninggalnya tujuh Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja
Nasional
MEDAN Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Sumatera Utara, Iskandar ST, melayangkan somasi terbuka kepada sejumlah institusi
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menperkim) Maruarar Sirait menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk mempercepat se
Nasional
JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan komitmennya untuk mengevaluasi dana milik pemerintah pusat dan daerah yang hing
Ekonomi
MEDAN Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, memberikan apresiasi tinggi terhadap Presiden Prabowo Subianto yang turu
Nasional
MEDAN Penanganan laporan dugaan penipuan yang dialami mantan anggota Polri berinisial DE oleh oknum anggota Subbid Wabprof Bid Propam Po
Hukum dan Kriminal
JAKARTA Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Program Kerja Sama Bidang Pendidikan yang di
Pendidikan
JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, memastikan bahw
Hukum dan Kriminal
SIMALUNGUN Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kelompok kurang mamp
Pemerintahan
TERNATE Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan tidak
Nasional
