TPL Mangkir Lagi di RDP Kedua, DPRD Tapsel dan Masyarakat Adat Angkola Timur-Sipirok Kecewa

"Jika RDP ketiga nanti kembali diabaikan, kami akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghadirkan pihak TPL secara resmi agar persoalan ini bisa diselesaikan secara terbuka dan adil," tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Tapsel, Andesmar dari Fraksi Golkar, menyebut sikap TPL sebagai bentuk arogansi dan ketidakpedulian terhadap keresahan masyarakat.

"Menurut saya ini pelecehan. Tidak ada lagi rasa saling menghargai. Mereka seperti tak menganggap penting kehadiran kami di sini," ucap Andesmar.

Sementara itu, Rocky Gultom dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa lahan yang dikelola TPL sejatinya adalah milik masyarakat.

"Lahan ini adalah APL (Areal Penggunaan Lain), bukan kawasan hutan. TPL hanya memiliki hak penguasaan hutan, bukan APL. Perusahaan besar seperti ini seharusnya menunjukkan sikap kooperatif, bukan malah menghindar," jelasnya.

Komisi B DPRD Tapsel, yang terdiri dari berbagai fraksi seperti Golkar, Gerindra, Hanura, dan NasDem, sepakat untuk mengambil langkah tegas jika TPL kembali absen pada pertemuan selanjutnya.

"Kami ingatkan pihak perusahaan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Kooperatif adalah kunci. Kami di DPRD siap bertindak sesuai aturan demi hak masyarakat," tutup Nurhayati Pane.

RDP lanjutan dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. Masyarakat dan DPRD berharap TPL tidak lagi menghindar dan bersedia hadir demi penyelesaian konflik yang telah berlangsung cukup lama.*

Grib Jaya Tapsel Kawal Kasus Dugaan Pemerasan oleh Oknum LSM terhadap ASN Padangsidimpuan

Aksi ESG: Tambang Berkelanjutan Menuju Harmoni Masyarakat, Membangun Ekonomi Lokal

TPL Mangkir dari RDP Sengketa Lahan, DPRD Tapanuli Selatan Tetap Dengar Suara Warga

Hasyim SE: Konsistensi, Kepemimpinan, dan Keteguhan di Tengah Gempuran Isu Sempit

Tor Nangge, Permata Tersembunyi di Sipirok yang Kembali Bersinar

Akal-akalan Kusnadi Eks Ketua DPRD Jatim Cs, Dana Hibah buat Warga Dipotong Nyaris Sisa Setengahnya