TPL Mangkir Lagi di RDP Kedua, DPRD Tapsel dan Masyarakat Adat Angkola Timur-Sipirok Kecewa

TAPANULI SELATAN – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) jilid II terkait sengketa lahan antara masyarakat Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok dengan pihak PT Toba Pulp Lestari (TPL), Senin (13/10/2025).

Namun, untuk kedua kalinya, pihak perusahaan tidak hadir dalam forum resmi tersebut.

RDP yang digelar di ruang rapat Komisi B Gedung DPRD Tapsel dihadiri oleh sejumlah perwakilan masyarakat terdampak serta unsur pemerintah daerah.

Baca Juga:

• Grib Jaya Tapsel Kawal Kasus Dugaan Pemerasan oleh Oknum LSM terhadap ASN Padangsidimpuan

Ketidakhadiran TPL menuai kekecewaan mendalam dari masyarakat dan anggota legislatif.

Ketua Forum Komunikasi Lembaga Adat Tapsel (FORKALA), Baginda Raja Malim Suten Harahap, menyayangkan sikap TPL yang dianggap tidak menghargai proses mediasi.

"Sangat disayangkan, sudah dua kali RDP dilaksanakan, tapi pihak TPL tetap mangkir dengan alasan yang tidak jelas. Kami masyarakat adat Tapsel sungguh sangat kecewa. Kapan masyarakat mendapat kepastian dan keadilan kalau begini terus?" tegasnya.

Hal senada disampaikan oleh Syamsul Bahri Harahap yang mempertanyakan bagaimana persoalan ini akan selesai jika perusahaan terus menghindar.

"Jika TPL terus absen, bagaimana DPRD bisa membentuk pansus? Ini bukan hanya menghambat proses, tapi memperlihatkan sikap tidak bertanggung jawab," katanya.

Ketua Komisi B DPRD Tapsel, Nurhayati Pane, turut menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap TPL.

Ia menyebut ketidakhadiran ini sebagai bentuk pelecehan terhadap lembaga legislatif dan masyarakat.

"Kami sungguh kecewa. Hari ini kami dan masyarakat sudah hadir tepat waktu, namun pihak TPL tidak menunjukkan itikad baik. Mereka hanya mengirim surat di menit terakhir. Ini tidak bisa diterima," ujar Nurhayati.

Menurutnya, DPRD hanya bertugas memfasilitasi dialog demi mencari solusi terbaik bagi semua pihak, bukan untuk menciptakan konflik.

"Jika RDP ketiga nanti kembali diabaikan, kami akan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghadirkan pihak TPL secara resmi agar persoalan ini bisa diselesaikan secara terbuka dan adil," tegasnya.

Anggota Komisi B DPRD Tapsel, Andesmar dari Fraksi Golkar, menyebut sikap TPL sebagai bentuk arogansi dan ketidakpedulian terhadap keresahan masyarakat.

"Menurut saya ini pelecehan. Tidak ada lagi rasa saling menghargai. Mereka seperti tak menganggap penting kehadiran kami di sini," ucap Andesmar.

Sementara itu, Rocky Gultom dari Fraksi Gerindra menegaskan bahwa lahan yang dikelola TPL sejatinya adalah milik masyarakat.

"Lahan ini adalah APL (Areal Penggunaan Lain), bukan kawasan hutan. TPL hanya memiliki hak penguasaan hutan, bukan APL. Perusahaan besar seperti ini seharusnya menunjukkan sikap kooperatif, bukan malah menghindar," jelasnya.

Komisi B DPRD Tapsel, yang terdiri dari berbagai fraksi seperti Golkar, Gerindra, Hanura, dan NasDem, sepakat untuk mengambil langkah tegas jika TPL kembali absen pada pertemuan selanjutnya.

"Kami ingatkan pihak perusahaan untuk berkomunikasi dan berkoordinasi. Kooperatif adalah kunci. Kami di DPRD siap bertindak sesuai aturan demi hak masyarakat," tutup Nurhayati Pane.

RDP lanjutan dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat. Masyarakat dan DPRD berharap TPL tidak lagi menghindar dan bersedia hadir demi penyelesaian konflik yang telah berlangsung cukup lama.*

Grib Jaya Tapsel Kawal Kasus Dugaan Pemerasan oleh Oknum LSM terhadap ASN Padangsidimpuan

Aksi ESG: Tambang Berkelanjutan Menuju Harmoni Masyarakat, Membangun Ekonomi Lokal

TPL Mangkir dari RDP Sengketa Lahan, DPRD Tapanuli Selatan Tetap Dengar Suara Warga

Hasyim SE: Konsistensi, Kepemimpinan, dan Keteguhan di Tengah Gempuran Isu Sempit

Tor Nangge, Permata Tersembunyi di Sipirok yang Kembali Bersinar

Akal-akalan Kusnadi Eks Ketua DPRD Jatim Cs, Dana Hibah buat Warga Dipotong Nyaris Sisa Setengahnya