
OJK Janji Bersihkan Pasar Modal dari Saham Gorengan, Investor Muda Diprioritaskan
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya menindak tegas praktik saham gorengan di pasar modal Indonesia. adsenseLang
EkonomiMEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat menangani dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, pada Selasa (15/10/2025).
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Kamis (16/10), Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk menginvestigasi dan menangani insiden tersebut.
"Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan telah menurunkan TGC dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kejadian tersebut," ujar Faisal di Medan.Baca Juga:
Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 81 siswa mengalami berbagai gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, nyeri tenggorokan, diare, hingga sesak napas.
Seluruh siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas maupun rumah sakit terdekat.
"Kondisi para siswa saat ini dalam keadaan stabil. Sebagian besar telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih dalam observasi medis," kata Faisal.
Untuk menelusuri penyebab pasti kejadian, Dinas Kesehatan Sumut telah mengirimkan sampel muntahan korban ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat Sumut, sementara sampel makanan dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk pengujian laboratorium lebih lanjut.
Selain itu, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta Bidang Kesehatan Masyarakat juga dikerahkan untuk melakukan supervisi lapangan dan mengevaluasi rantai distribusi bahan makanan.
Faisal menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia konsumsi bagi siswa SMPN 1 Laguboti telah dihentikan sementara, sembari menunggu hasil uji laboratorium keluar.
"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah dalam mendukung gizi dan tumbuh kembang anak sekolah. Namun, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya," tegas Faisal.
Sebagai bagian dari langkah pencegahan jangka panjang, Pemprov Sumut juga mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG.
Sertifikasi ini, kata Faisal, akan menjadi jaminan keamanan dan kesehatan pangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Kami terus mengawasi secara ketat seluruh proses penyediaan dan distribusi makanan, terutama di sektor pendidikan. Kesehatan anak-anak adalah tanggung jawab bersama," pungkasnya.*
(a008)
JAKARTA Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya menindak tegas praktik saham gorengan di pasar modal Indonesia. adsenseLang
EkonomiJAKARTA Koneksi WiFi yang tibatiba melambat kerap disebabkan oleh perangkat yang menggunakan jaringan tanpa izin. adsenseSelain mengg
Sains & TeknologiJAKARTA Jajaran DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menemui Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertaha
PolitikJAKARTA Harga emas kembali mencatat rekor tertinggi pada Jumat (17/10). adsenseHarga emas Antam di situs resmi Sahabat Pegadaian naik k
EkonomiYOGYAKARTA Presiden ke7 Republik Indonesia, Joko Widodo alias Jokowi, menilai satu tahun masa pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto
PolitikBANDA ACEH Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, menyampaikan apresiasi setinggitingginya kepada seluruh prajurit dan Pegawai Neger
PeristiwaBANDA ACEH Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, H. Nursyam, didampingi Ketua Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) H. adsenseMakaroda
OlahragaJAKARTA Kinerja industri pengolahan atau manufaktur Indonesia pada kuartal III 2025 mencatat ekspansi, seiring meningkatnya Prompt Manufa
Sains & TeknologiJAKARTA Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto menerima kunjungan kenegaraan Chief of Australian Defence Force (ADF)
PolitikJAKARTA Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Ro
Pemerintahan