37 Siswa dan Guru di Timor Tengah Selatan Diduga Keracunan MBG
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Dinas Kesehatan bergerak cepat menangani dugaan keracunan makanan yang dialami puluhan siswa SMP Negeri 1 Laguboti, Kabupaten Toba, pada Selasa (15/10/2025).
Dalam keterangan resmi yang disampaikan Kamis (16/10), Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Faisal Hasrimy, menyatakan bahwa pihaknya telah menurunkan Tim Gerak Cepat (TGC) untuk menginvestigasi dan menangani insiden tersebut.
"Pemprov Sumut melalui Dinas Kesehatan telah menurunkan TGC dan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kejadian tersebut," ujar Faisal di Medan.Baca Juga:
Berdasarkan laporan sementara, sebanyak 81 siswa mengalami berbagai gejala seperti mual, muntah, sakit kepala, nyeri tenggorokan, diare, hingga sesak napas.
Seluruh siswa yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas maupun rumah sakit terdekat.
"Kondisi para siswa saat ini dalam keadaan stabil. Sebagian besar telah diperbolehkan pulang, sementara sisanya masih dalam observasi medis," kata Faisal.
Untuk menelusuri penyebab pasti kejadian, Dinas Kesehatan Sumut telah mengirimkan sampel muntahan korban ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat Sumut, sementara sampel makanan dikirim ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan untuk pengujian laboratorium lebih lanjut.
Selain itu, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) serta Bidang Kesehatan Masyarakat juga dikerahkan untuk melakukan supervisi lapangan dan mengevaluasi rantai distribusi bahan makanan.
Faisal menjelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi penyedia konsumsi bagi siswa SMPN 1 Laguboti telah dihentikan sementara, sembari menunggu hasil uji laboratorium keluar.
"Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program strategis pemerintah dalam mendukung gizi dan tumbuh kembang anak sekolah. Namun, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaannya," tegas Faisal.
Sebagai bagian dari langkah pencegahan jangka panjang, Pemprov Sumut juga mempercepat proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh penyedia makanan dalam program MBG.
Sertifikasi ini, kata Faisal, akan menjadi jaminan keamanan dan kesehatan pangan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
"Kami terus mengawasi secara ketat seluruh proses penyediaan dan distribusi makanan, terutama di sektor pendidikan. Kesehatan anak-anak adalah tanggung jawab bersama," pungkasnya.*
(a008)
NTT Sebanyak 37 siswa dan enam guru dari tiga sekolah di Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara
PERISTIWA
ASAHAN Wakil Bupati Asahan, Rianto, menegaskan komitmen kuatnya dalam menjaga kelestarian infrastruktur jalan. Ia mengimbau para pengusa
PEMERINTAHAN
BANTEN Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN Wihaji mengunjungi wilayah adat Baduy di Kabupaten Lebak, Ba
NASIONAL
JAKATA Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengklarifikasi polemik rencana penentuan status aktivis HAM oleh tim asesor yang
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Rencana pemerintah untuk menghentikan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam 23 tahun ke depan dinilai belum realistis tanpa tr
EKONOMI
JAKARTA Mantan istri komedian Andre Taulany, Rien Wartia Trigina atau Erin, melaporkan balik asisten rumah tangganya berinisial HW ke Po
ENTERTAINMENT
MEDAN Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Belawan menuntut hukuman mati terhadap terdakwa Aditya Ramdani dalam perkara peredaran
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari meminta masyarakat tidak terjebak pada potongan pernyataan dalam p
NASIONAL
BATU BARA Masyarakat Kabupaten Batu Bara kini sedang menanggung beban ganda. Dua kebutuhan pokok vital, yakni gas Elpiji 3 kg dan minyak
EKONOMI
BANDA ACEH Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Aceh meminta Pemerintah Aceh mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur pembatasa
PEMERINTAHAN