Wali Kota Medan: Rumah Anak SIGAP Harus Berjalan Berkelanjutan, Bukan Hanya Launching
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
SUBANG — Selama puluhan tahun, masyarakat Indonesia percaya bahwa setiap tetes air dalam botol Aqua berasal dari mata air pegunungan yang murni.
Keyakinan itu terbentuk dari slogan yang tercantum jelas di setiap kemasan: "Setiap tetes Aqua berasal dari sumber air pegunungan yang terpilih."
Namun, keyakinan itu mendadak terguncang setelah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu fasilitas produksi Aqua di Kabupaten Subang, Jawa Barat.Baca Juga:
Dalam kunjungan yang mendadak itu, Dedi menemukan bahwa sumber air yang digunakan berasal dari sumur bor, bukan dari mata air alami sebagaimana yang selama ini diklaim.
Slogan dan Fakta yang Tak Sejalan
Temuan tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan kejujuran perusahaan air minum dalam kemasan (AMDK) terbesar di Indonesia itu.
Slogan yang selama ini menjadi bagian dari strategi branding Aqua kini dipertanyakan keasliannya.
"Kalau airnya ternyata dari sumur bor, maka slogan di botol Aqua bisa dianggap menyesatkan. Ini bukan sekadar soal pemasaran, tapi soal kepercayaan publik," ujar M. Jamiluddin Ritonga, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Kamis (23/10/2025).
Ia menilai, praktik seperti ini berpotensi melanggar hukum karena dapat dikategorikan sebagai penipuan terhadap konsumen.
"Perbuatan seperti itu sudah masuk ranah pidana. Aparat hukum harus memprosesnya," tegasnya.
Puluhan Tahun Kepercayaan Publik
Aqua, yang berdiri sejak 1973 dan kini berada di bawah naungan Danone-Aqua, selama ini membangun reputasi sebagai pelopor air mineral berkualitas di Indonesia.
Kepercayaan itu tidak muncul begitu saja, ia dibangun lewat kampanye panjang, riset pasar, dan narasi tentang kemurnian alam Indonesia.
Namun, dengan munculnya temuan sidak Gubernur Jabar ini, publik merasa dikhianati.
"Ini bukan sekadar soal sumber air, tapi soal integritas merek yang selama ini menjadi simbol air bersih dan sehat," kata seorang warga Subang yang ikut menyaksikan sidak, saat diwawancarai oleh wartawan lokal.
Tuntutan Pertanggungjawaban
Jamiluddin menegaskan bahwa Aqua harus memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat.
Ia juga mendorong perusahaan untuk meminta maaf secara publik dan memberikan kompensasi sosial atas dugaan kesalahan informasi yang sudah terjadi selama bertahun-tahun.
"Kompensasinya bisa berupa bantuan sosial, kesehatan, atau beasiswa bagi masyarakat kurang mampu," katanya.
Menanti Penjelasan Resmi
Hingga berita ini ditulis, pihak Aqua belum memberikan tanggapan resmi terkait temuan sidak Gubernur Jawa Barat tersebut.
Publik kini menunggu klarifikasi dari perusahaan yang selama puluhan tahun dikenal dengan citra "air dari sumber alami" itu.
Apakah benar Aqua selama ini mengandalkan sumur bor dalam produksinya?
Ataukah ada penjelasan teknis lain yang bisa menjawab kecurigaan publik?
Yang jelas, transparansi menjadi kata kunci untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap merek yang selama ini nyaris identik dengan air mineral di Indonesia.*
(a008)
MEDAN Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan dukungan terhadap pelaksanaan program Rumah Anak SIGAP yang digagas Tanoto Fou
PEMERINTAHAN
BINJAI Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Binjai menggandeng Bank Mandiri dalam upaya memperkuat sinergi program pencegahan dan pember
NASIONAL
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerima bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia berupa sapi kurban berbobot 1,
PEMERINTAHAN
JAKARTA Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyatakan akan mengambil unsur terbaik dari sosialisme dan kapitalisme dinilai tengah mem
EKONOMI
JAKARTA Sejumlah asosiasi petani hingga pelaku usaha kelapa sawit mengadukan anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) kepada Wakil Menteri
PERTANIAN AGRIBISNIS
LAOS Tim penyelamat gabungan Laos dan Thailand bersama sejumlah ahli internasional berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi tujuh warga d
INTERNASIONAL
JAKARTA Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Yorrys Raweyai menilai praktik eksploitasi sumber daya alam di Papua bukanlah fenomena
HUKUM DAN KRIMINAL
JAKARTA Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya mendukung langkah pemerintah dalam melakukan efisiens
EKONOMI
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh aparatur sipil
PEMERINTAHAN
MEDAN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,3 triliun untuk pembangunan infrastruktur pada tahun 2026.
PEMERINTAHAN